Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut turun memantau pembangunan jalan di Lampung usai geger kritik dari TikToker, Bima Yudho Saputro. Hal itu dilakukan jika KPK menerima informasi proyek tersebut kembali rusak dalam kurun waktu tidak lama.
“Yang disebut kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorup, tapi kalau proyek-proyek yang tidak efektif, kemudian misalnya tidak dilaksanakan sehingga rusak apalagi menjelang mudik begini, itu tentunya masih dalam kerangka program pemerintah,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Minggu (16/4/2023).
“Tapi kalau sekiranya teman-teman ada info bahwa ‘pak itu sudah dilaksanakan pak, tapi kok baru sebulan, dua bulan rusak’, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, yang salah satunya mungkin perlu dicurigai ada korupsi,” sambungnya.
Nurul Ghufron mengatakan jika ada laporan tersebut, maka KPK akan turun untuk memantau terlebih dulu. Hal itu guna memastikan ada atau tidak tindakan dugaan korupsi dalam pembangunan jalan Lampung.
“Yang begitu-begitu baru KPK akan turun untuk memonitor dulu, karena kalau sudah dilaksanakan berarti penentuan wewenang pelaksanaan yang sudah selesai. Yang begitu mohon juga kepada teman-teman media untuk juga memberikan informasi kalau sekiranya ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu,” kata dia.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud Md �dan Sekjen DPP PDIP Hasto ikut sikapi TikToker Bima Kritik Jalan Di Lampung. Mahfud Md menyebut Bima punya hak mengkritik pembangunan di Lampung.
“Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu apalagi demi perbaikan (Lampung),” ujar Mahfud Md dalam siaran YouTube yang dikirimkan tim media Mahfud Md, Sabtu (15/4/2023).
Terkait kabar ada aparat penegak hukum (APH) yang terlibat intimidasi, Mahfud akan mengecek. “Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH ikut menekan,” kata Mahfud.
Hal senada dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurunya intimidasi seharusnya tak boleh terjadi. “Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum,” tegas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
Dia menuturkan seyogianya kritik direspon secara positif. Hasto mencontohkan sikap partainya yang biasa saja saat menuai kritik.
“Namanya kritik itu biasa, PDIP sering menerima kritik, kita harus respons secara positif,” ujarnya.
Lebih lagi Hasto membeberkan terkait kondisi jalan di Lampung. Menurutnya, kondisi jalan di Aceh jauh lebih baik dibandingkan kondisi jalan di Lampung. “Kalau di Lampung, saya mas Djarot sering turun, emang jalannya kalah jauh dibandingkan Aceh,” pungkasnya seraya meminta pemerintah merespons kritik yang ada secara positif.(detik.com/net)
