BANDARLAMPUNG – Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandarlampung merupakan putusan final dan mengikat.

“Itu merupakan putusan akhir. Tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK),” kata tokoh politik senior Lampung Alzier Dianis Tabranie mengomentari upaya Tim Hukum Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang berupaya melakukan PK terkait putusan MA tersebut.

“Yutuber (Yusuf-Tulus) dan tim hukumnya cobalah belajar lagi secara mendasar soal Perma MA larangan PK,” kata Alzier dalam satu grup WhatsApp, Kamis (11/2).

Untuk sengketa Pilkada, ucap Mantan Ketua Golkar Lampung ini, landasannya adalah Pasal 135A, UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Pelajari juga pasal 24 peraturan Mahkamah Agung atau Perma No.11 Tahun 2016. Perma tersebut menyatakan dengan tegas bahwa putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan PK. Artinya, Ibu Eva Dwiana jadi Walikota Bandarlampung,” katanya. (lw)