MESUJI � Meski Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mesuji dipimpin langsung oleh Bupati Mesuji, Saply TH, namun kinerja tim yang dihandalkan tersebut masih dipertanyakan.
Pantauan media, koordinasi antar anggota Tim Pelaksana timpang. Hubungan dengan� media pemberitaan publik tertutup. Siapa yang menjadi� jurubicara juga tak jelas. Bahkan, sekadar ingin melihat progres penanganan terkini, masyarakat kebingungan.
Sehari sebelumnya, pada Selasa pagi (05/05), Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Simpang Pematang juga roboh dihantam angin. Selain itu, bayaran soal honor relawan yang bertugas juga bermasalah.
�Angin� kencang, Dinda. Lantak� hujan deras pula,� kata Sahril, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mesuji, Seperti dilansir deteksilampung.
Terkait honorer petugas yang belum terbayar, Sahril mengaku sudah aman dan dalam proses.
�Seluruh berkas administrasi aman,� tambahnya. �Pagi ini tim kita segera melakukan perbaikan� tambahnya.
Hal tersebut mendapat reaksi keras dari tokoh masyarakat dan DPRD setempat.
�Miris. Sangat berbeda dengan penanganan di provinsi yang update dan terpusat. Media juga terlibat aktif. Masih lebih baik penanganan oleh desa,� kata Iwan M Dahri, rokoh masyarakat Mesuji, Rabu (06/05/2020).
Ketua Komisi III DPRD) Mesuji, Parsuki, juga angkat bicara.
�Kinerja Gugus Tugas Mesuji ini,� khususnya BPBD dan Dinas Kesehatan lamban dan carut marut. Anggaran Rp39,8 miliar itu lebih dari cukup. Kita akan panggil mas,� katanya.
Hal sama disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Jhon Tanara yang menilai keberadaan media yang sulit mendapat informasi.
Jhon berharap Tim Gugus melibatkan media untuk keperluan sosialisasi pada masyarakat.
�Sebab update penanganan Covid- 19 ini adalah konsumsi dan hak publik,� kata Jhon.
Terkait soal media, Angga Pramudita, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Mesuji seperti biasa hanya terdiam. Tidak menjawab meski telah membaca pesan WhatsApp. (Net/Red)
