MESUJI – Meski Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mesuji dipimpin langsung oleh Bupati Mesuji, Saply TH, namun kinerja tim yang dihandalkan tersebut masih dipertanyakan.
Pantauan media, koordinasi antar anggota Tim Pelaksana timpang. Hubungan dengan media pemberitaan publik tertutup. Siapa yang menjadi jurubicara juga tak jelas. Bahkan, sekadar ingin melihat progres penanganan terkini, masyarakat kebingungan.
Sehari sebelumnya, pada Selasa pagi (05/05), Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Simpang Pematang juga roboh dihantam angin. Selain itu, bayaran soal honor relawan yang bertugas juga bermasalah.
“Angin kencang, Dinda. Lantak hujan deras pula,” kata Sahril, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mesuji, Seperti dilansir deteksilampung.
Terkait honorer petugas yang belum terbayar, Sahril mengaku sudah aman dan dalam proses.
“Seluruh berkas administrasi aman,” tambahnya. “Pagi ini tim kita segera melakukan perbaikan” tambahnya.
Hal tersebut mendapat reaksi keras dari tokoh masyarakat dan DPRD setempat.
“Miris. Sangat berbeda dengan penanganan di provinsi yang update dan terpusat. Media juga terlibat aktif. Masih lebih baik penanganan oleh desa,” kata Iwan M Dahri, rokoh masyarakat Mesuji, Rabu (06/05/2020).
Ketua Komisi III DPRD) Mesuji, Parsuki, juga angkat bicara.
“Kinerja Gugus Tugas Mesuji ini, khususnya BPBD dan Dinas Kesehatan lamban dan carut marut. Anggaran Rp39,8 miliar itu lebih dari cukup. Kita akan panggil mas,” katanya.
Hal sama disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Jhon Tanara yang menilai keberadaan media yang sulit mendapat informasi.
Jhon berharap Tim Gugus melibatkan media untuk keperluan sosialisasi pada masyarakat.
“Sebab update penanganan Covid- 19 ini adalah konsumsi dan hak publik,” kata Jhon.
Terkait soal media, Angga Pramudita, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Mesuji seperti biasa hanya terdiam. Tidak menjawab meski telah membaca pesan WhatsApp. (Net/Red)
