BANDAR LAMPUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, Mulyadi membantah Study Tour merupakan ‘Proyek’.

Mulyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiasi K3S Kota Bandar Lampung..

“Benar awalnya study banding ini mengambil rute ke Bali. Dan kami hanya mendorong jika para kepala sekolah ingin melakukan study banding tersebut. Jadi tidak benar kalo ada bahasa akan dialihkan ke Palembang seperti berita yang sudah beredar,” katanya.

Mulyadi mengatakan, dana yang sudah terkumpul masih ada.

“Kalo ada kepala sekolah yang keberatan dipersilahkan untuk mengambilnya kembali.Jadi tidak ada itu yang katanya paksaan.

“Kalo memang inisiasi yang menurut K3S� dan para kepala sekolah baik, demi kebersamaan dan menambah ilmu pengetahuan, ya kami harus dukung dong,” ungkapnya.

“Dan sekali lagu menyangkut perhal dana jika ada kepala sekolah yang keberatan, kami terbuka lebar ke semua pihak kepala sekolah agar koordinasi dan mengambil dananya melalui koordinatkr K3S Kota Balam, Ibu Kusrina,” katanya

“Kami tegaskan inisiasi K3S ini tanpa ada paksaan. Apalagi sampai dikatakan Proyek” tutup Mulyadi.

Dilansir radarlampung.co, seratus lebih Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Bandar Lampung dikabarkan telah dimintai pungutan sebesar sekitar Rp 4 juta per orang.

Sumber menyebut, uang pungutan yang dikatakan bersifat wajib tersebut bakal digunakan untuk biaya study tour ke Bali.

Sedikitnya terdapat sekitar 177 kepsek di Bandar Lampung yang didesak untuk membayar iuran tersebut.

Usut punya usut, pungutan itu diminta oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kota Bandar Lampung Kusrina. Satu orang diminta Rp 4.850.000

Sumber ini mengatakan, jika dikalikan 177 kepsek maka total uang yang terkumpul sebesar Rp 858,45 juta.

Sayangnya, sejak dijadwalkan berangkat pada Maret 2024, hingga hari ini agenda itu tak kunjung terlaksana. (rls)