BANDARLAMPUNG – Purwanti Lee atau yang akrab di panggil Nyonya Lee hadir dalam kampanye pasangan calon gubernur (paslom) nomor urut tiga Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim yang digelar di Kabupaten Tulang Bawang, �Senin (30/4) lalu. Kedatangan salahsatu bos PT. Sugar Group Companies (SGC) ini secara tidak langsung menegaskan dukungan terhadap calon yang diusung Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kontestasi Pilgub Lampung tahun 2018.
Selain Vice Presiden PT. (SGC) Lee Purwati, pimpinan PT. Great Giant Pineapple (GGP) Welly Sugiono juga hadir dalam kampanye paslon Arinal-Nunik di Kampung Lempuyangbandar, Lampung Tengah, Senin (30/4). Welly Sugiono datang ke lokasi sekitar kampanye sekitar pukul 15.00. WIB kemudian duduk di sebelah Chusnunia, calon wakil gubernur.
Mensikapi fenomena ini, akademisi yang juga staf pengajar Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila), Dr. (Cand). Yusdianto, S.H., M.H., mengakui keterlibatan perusahaan dalam kancah politik di Lampung bisa membajak demokrasi. Selain itu, ini disinyalir sebagai bentuk pengamanan perusahaan yang memiliki masalah lahan hingga upaya perluasan bisnis.
Padahal, kata Yusdianto, Komisi II DPR RI pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas dugaan penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak PT. SGC yang membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.
�Saya cukup menyayangkan, bila demokrasi yang senyatanya milik rakyat kemudian dibajak atas kepentingan korporasi. Maka sudah sewajarnya publik marah dengan tidak memilih calon yang bersangkutan. Adanya konspirasi antara corporasi dan politisi tidak lain dan tidak bukan bertujuan pengamanan dan perluasaan bisnis. Maka saya setuju bila pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak masuk untuk terlibat memeriksa perusahaan dan calon,� tegas Yusdianto.
Disisi lain, pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Dasril Yanto. S.Ip menegaskan, semua orang punya hak mendukung siapa saja dalam pilgub Lampung. Termasuk, Purwanti Lee.
“Gak waras orang yang menyalahkan Purwanti Lee mendukung Arinal-Nunik. Karena, hak dipilih dan hak memilik adalah hak konstitusional yang harus di hormati dan dihargai,”kata Dasril yang geram atas tudingan banyak pihak soal kehadiran Purwanti Lee-Bos Sugar Group di kampanye Arinal-Nunik di Tulangbawang sebagaimana dikutip dari website lintaslampung.com.
Dikatakan, siapapun orangnya, yang melarang apalagi ‘singut’ dengan kehadiran Lee di kampanye Arinal-Nunik tidak mengerti hukum dan pelanggar HAM.
Dipaparkan Dasril, soal dukungan materil atau lainnya itu menjadi persoalan lain. “Kalau soal sokongan dana? Itukan ada Bawaslu atau badan-badan dari sistem ketatanegaraan kita yang harus bergerak untuk membuktikan. Jangan asal cuap-cuap gak jelas,”imbuhnya Dasril.
Soal tudingan pengemplangan pajak yang dituduhkan ke SGC? Juga menurut Dasril, bukan kewenangan orang perseorang untuk menghakiminya.
“Silahkan mengadu ke pengadilan, proses sesuai hukum yang berlaku. Jadi, saya mengajak kita meletakkan persoalan pada tempatnya. Bukan sembarangan,”pungkas Dasril.
Sebelumnya Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan pilkada secara langsung memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya para calon kepala daerah (cakada) rawan disusupi kepentingan modal.
Bahtiar dalam keterangan yang diperoleh dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (21/10), mengatakan para calon kepala daerah juga harus memiliki modal dana yang cukup besar.�Menurut Doktor Ilmu Pemerintahan ini, sejumlah kekurangan lain dari penyelenggaraan pilkada langsung adalah pemilih akan menjadi individualis dan materialistis. Calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah.
Selain itu, katanya, pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon. Terlebih, apabila pemahaman politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, minta masyarakat jeli memilih pemimpin. Terutama menghadapi momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, 27 Juni 2018 mendatang.
Dia pun sepakat himbauan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PWNU) sebagaimana yang disampaikan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Provinsi Lampung ke-X di Pondok Pesantren Darussa�adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah (Lamteng). Dimana masyarakat Lampung dapat memilih pemimpin yang mengerti keagamaan, dekat para ulama, sehingga pemimpin bisa bersih dari perilaku yang merusak agama dan bangsa.
�Selain itu, saya ingin menambahkan janganlah pilih pemimpin atau Cagub Lampung yang dikelilingi oleh Tim Sukses (TS) yang merupakan terpidana korupsi atau koruptor,� tegas Alzier.
�Jika yang begini dipilih, rusaklah Lampung kedepan. Saya tak ingin menyebut nama. Tapi saya yakin teman-teman media lebih mengerti tentang siapa yang saya maksud,� tutur Alzier kembali.
Mengapa ? �Karena didampingi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain-lain saja, tidak menjamin sang pemimpin akan amanah jika dipercaya dalam memimpin Lampung lima tahun kedepan. Apalagi jika yang kerap mendampingi adalah terpidana korupsi. Bisa habis Lampung kedepan,� pungkasnya.
Hal senada pernah disampaikan Dr. Suwondo M.A, Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila). Namun Suwondo lebih menyorot kinerja Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Dia meminta Bawaslu bekerja maksimal. Terutama mewaspadai langkah para pengusaha pendukung para cagub dan wagub yang akan berkompetisi di Pilgub Lampung.
�Pesan saya hati-hati. Pengusaha tidak ada yang ingin calonnya kalah. Karena calon ini akan menjadi tunggangan mereka untuk ikut mengatur jalannya pemerintahan,� ungkap Dr. Suwondo M.A, beberapa waktu lalu.
�Jika ini yang diterapkan Bawaslu, saya yakin Pilgub Lampung 2018 mendatang akan berlangsung fair dan jurdil. Dan pemimpin yang terpilih memang merupakan pemimpin harapan kita semua,� himbaunya.(red)
