Beda dengan MK-Bawaslu RI, Pansus Politik Uang Pilgub Lampung Lanjut

BANDARLAMPUNG – Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung, tak terpengaruh hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu RI. Pasalnya, keputusan legislatif sifatnya pidana dan politik. Sementara keputusan MK dan Bawaslu RI bersifat administratif. Dimana MK hanya melihat dari selisih suara, sedangkan Bawaslu RI soal ada tidaknya bukti baru.

“Kita tidak terpengaruh putusan MK maupun Bawaslu. Pansus berdiri sendiri yang langkahnya bersifat politik dan hukum,” ujar Mingrum Gumay.

Karenanya lanjut Mingrum, pihaknya menargetkan pansus sudah dapat memparipurnakan hasil rapat dengar pendapatnya pada bulan Agustus ini. ”Semakin cepat semakin baik,” katanya.

Sebenarnya hasil pansus sudah bisa diparipurnakan. Namun pansus terkendala kegiatan lain dan masih memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga terlibat politik uang mengklarifikasinya.

“Pansus sifatnya mengungkap indikasi adanya politik uang yang keputusannya pidana maupun keputusan politik. Bukan persoalan adminitratif semata seperti bawaslu dan MK,” tegasnya.

Jika hearing lancar dengan KPU dan Bawaslu Lampung, Selasa (14/8), termasuk mengundang Bagian Keuangan Pemprov Lampung, Pansus segera mengevaluasi untuk penyusunan laporan pada sidang paripura DPRD Lampung.

“Pansus sendiri tak terikat waktu seperti halnya sengketa administratif pilkada yang terjadi pada lembaga penyelenggara pemilihan umum lainnya,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan kesekian kalinya pihak-pihak yang diduga terlibat politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 mangkir. Para saksi ini tidak hadir memenuhi panggilan Pansus DPRD Lampung soal dugaan tindak pidana politik uang Pilkada Lampung 2018. Mereka diantaranya, Vice Presiden  PT. Sugar Group Companies (SGC), Purwanti Lee atau yang akrab disapa Bu Lee. Lalu aggota DPRD Kota Bandarlampung, Barlian Mansyur.

Menurut Ketua Pansus politik uang DPRD Lampung Mingrum Gumay, ketidakhadiran Purwanti  Lee dan Barlian Mansyur menghambat penyelidikan yang ditempuh pihaknya. “Pansus ini tetap harus kerja. Kita bukan menyangkal hasil Pilgub. Tapi perlu ada rekomendasi yang diterbitkan sebagai kinerjanya. Ketidakhadiran ini menghambat kinerja Pansus,” tegasnya.

Pansus memanggil Purwanti Lee karena namanya disebut terlibat politik uang. Sedangkan Barlian Mansyur dipanggil sehubungan testimoninya ingin membongkar politik uang.

Testimoni anggota DPRD Kota Bandarlampung, Barlian sendiri harusnya bisa menjadi tolak ukur dalam menilai. Yakni terkait politik uang oleh pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik). Hal ini ditegaskan Rachmat Husein, juru bicara paslon Cagub-Wagub Lampung nomor dua, Herman HN-Sutono.

“Dari video Barlian Mansyur jelas menerangkan politik uang yang TSM. Mulai dari atas hingga bawah. Mulai dari instruksi Cagub Arinal, Ketua Golkar Kota Bandarlampung, Yuhadi, Pengurus DPD Partai Golkar Lampung, Muhidin serta tata-cara pengambilan uang dan mekanisme penyebarannya,” terang Rachmat Husein.

Termasuk juga keterlibatan Bos PT. SGC, Purwanti Lee atau bu Lee. Pada kesempatan ini, Rachmat Husein mengaku berkonsultasi dengan Penasehat Hukum (PH). Ini apabila video testimoni Barlian Mansyur tidak ada tindaklanjutnya.

“Bisa saja kami mengambil opsi melaporkan kasus ini ke Polda Lampung, Bawaslu RI dan Mabes Polri, termasuk nama yang disebut didalamnya. Sebab bagaimanapun video ini bukan rekayasa. Tapi pengakuan resmi Barlian. Sebagai anggota dewan, yang bersangkutan penuh kesadaran dan siap bertanggungjawab apa yang telah diungkapkan di video ini,” tegasnya.

Dalam rekaman video, Barlian menyebut beberapa nama soal politik uang cagub Arinal. Satu nama yang sering disebut nama Ketua DPD Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi. Kata Barlian, Yuhadi, orang yang mengajaknya menemui Arinal, Ketua DPD Partai Golkar Lampung. “Saya ke sana (rumahnya), dan saya lihat ada dua lurah di Bandar Lampung. Dan di sana ada instruksi agar TPS- TPS jangan sampai kalah,” kata Barlian.

Barlian mengungkapkan, di pertemuan yang dilakukan pertengahan puasa, ada perintah Arinal untuk menyiapkan amplop-amplop yang tujuannya agar Paslon nomor urut 3 tidak sampai kalah dalam penghitungan suara.

Dan Barlian kembali dipanggil dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia kemudian menyebut beberapa nama lagi yang diperintah Arinal, yakni nama Muhidin dan Armen. Dirumahnya, kata Berlian, uang dilihat dimasukkan ke dalam kotak berwarna coklat dan kuning. Dan kemudian dimasukkan ke dalam boks motor seseorang bernam Asman. “Hati-hati. Awas ketangkap. Saya tidak ikut bertanggungjawab,” katanya.

Barlian mengaku terpaksa menjalani karena dia merupakan kader Golkar yang tidak kuasa menentang perintah ketua. “Tentu ada konsekuensinya menolak perintah ketua. Apalagi di depan Ketua DPD I Golkar,” katanya seraya mengakui turut membagi-bagikan ratusan amplop disekitar rumahnya.(red)