BANDARLAMPUNG � Tokoh yang juga salahsatu pendiri Kabupaten� Pesawaran Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, angkat suara. Ini menyikapi maraknya protes masyarakat Kabupaten Pesawaran. Yakni terkait adanya informasi soal pelaksanaan lelang proyek yang dinilai berbagai kalangan tidak transparan.
�Saya harap Provinsi Lampung tidak menambah daftar panjang pejabatnya yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,red) karena marak kasus korupsi. Yang terkini misalnya ramai protes soal tender atau lelang proyek yang tidak transparan di Kabupaten Pesawaran,� tutur Alzier.
Untuk itu, Alzier berharap permasalahan lelang proyek di Kabupaten Pesawaran dapat segera di klarifikasi baik oleh bupati maupun para pejabat terkait. Sehingga tidak ada aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam lelang proyek tersebut.
�Jujur saja, saya mendengar banyak keluhan kontraktor di Kabupaten Pesawaran yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Bupati Dendi Ramadhona dalam pelaksanaan lelang proyek disana. Untuk itu saya mengingatkan dan menghimbau agar prilaku KKN tidak terus dilakukan di daerah ini. Selaku pendiri Kabupaten Pesawaran, saya ingin jangan ada lagi pat gulipat atau kocok bekem pelelangan proyek disana. Saya minta bupati transparan mengelola APBD, karena saya melihat Dendi masih punya karir baik, sayang kalau kemudian ditangkap KPK, syukur-syukur tidak. Oleh karena itu Dendi harus menjelaskan hal itu ke publik,” pinta Alzier.
Sebelumnya salahsatu tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher, menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat yang melakukan lelang tender proyek di Kota Bandar Lampung, telah memecah belah masyarakat dan pemerintah.�Menurutnya, lelang tender proyek yang dilakukan pejabat PU di luar daerah, sudah menyalahkan aturan. Padahal fasilitas kantor di Komplek Pemkab Pesawaran juga sangat megah, sehingga tidak harus kerja sampai daerah lain.
�Kenapa harus lelang tender proyek di Bandarlampung. Inikan kantor PU Kabupaten Pesawaran sangat megah dan �besar,� ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dengan raut muka kesal, Mualim menegaskan terhadap pemerintah khususnya Dinas PU Kabupaten Pesawaran jangan ada permainan dalam masalah tender proyek. Apalagi sampai terlihat main mata dengan kontraktor di luar Kabupaten Pesawaran.
�Ya kita ini tau sejarah Pesawaran. Kalau seperti ini, artinya masyarakat Pesawaran dibelakangkan dong,� ujar Mualim Taher.
Selain sebagai tokoh masyarakat, dimana dirinya merupakan salahsatu Panitia Pemekaran Kabupaten Pesawaran (PPKP), Mualim juga mengaku pernah duduk menjadi Anggota DPRD Pesawaran pada tahun 2004.
�Sekali Pemkab Pesawaran harus tegas. Sebab permasalahan tender ini dapat menjadi tolak ukur masyarakat di Bumi Andan Jejama ini dalam menilai kualitas pemimpinnya,� tutupnya.(red/doni)
