BANDARLAMPUNG – Ternyata bukan hanya Partai Golkar maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang “bergejolak”. Ini seiring kebijakan Dewan Pimpinin Pusat (DPP) partai masing-masing yang mengusung Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung. Informasi terkini, DPD Partai Gerindra Lampung diam-diam “memanas”. Ini menyusul adanya informasi dan kebijakan DPP Gerindra yang juga memutuskan Arinal Djunaidi sebagai Cagub Lampung dalam pilkada langsung 2018 mendatang.

“Semua dibuktikan dengan adanya penolakan dari 2640 pengurus ranting atau setingkat Desa/Kampung/Kelurahan Partai Gerindra se-Lampung. Mereka justru menyatakan dan mendukung Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim maju sebagai Cagub Lampung,” tutur Pattimura, S.E., Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, Jumat (3/11).

Menurut Pattimura, hingga kini pihaknya belum “mengetahui dan mengakui” dukungan DPP Partai Gerindra terhadap Arinal. Dijelaskan kabar yang berhembus saat ini, dimana DPP Gerindra diberitakan telah menetapkan cagub Arinal, murni hanya informasi atau isu di medsos (media sosial). Tapi secara resmi dan tatanan organisasi, pihaknya belum pernah menerima surat DPP. Lebih-lebih adanya komunikasi dengan sang cagub Arinal Djunaidi.

“Secara etika dan tatanan organisasi ini tidak benar. Karenanya kami di setiap rapat konsolidasi tidak pernah mensosialisasikan Cagub Lampung dari Partai Gerindra adalah Arinal Djunaidi. Bisa dicek, malah kini seluruh pengurus ranting Partai Gerindra se-Lampung yang jumlahnya berkisar 2640 justru mendukung ketua, Gunadi Ibrahim maju jadi Cagub Lampung,” terangnya.

Atas dinamika yang terjadi, pihaknya lanjut Wakil Ketua DPRD Lampung tersebut, sudah melaporkan ke DPP Partai Gerindra. Dimana yang disampaikan dalam setiap sosialisasi diakar rumput adalah tentang pemikiran Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia. Yakni pentingnya mendorong pemimpin yang mandiri. Pemimpin yang mampu berjuang bersama rakyat.

“Jadi kita tak pernah sosialisasi sosok Arinal Djunaidi. Yang kami sampaikan adalah jangan memilih pemimpin karena kiriman sembako atau uang. Pilihlah pemimpin yang mandiri dan berkualitas,” urai dia.

Sebab bagaimanapun papar mantan Ketua Umum HMI Cabang Bandarlampung ini, bagaimana mungkin nantinya pemimpin yang dimaksud, bisa mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat. Bisa membebaskan rakyat dari kemiskikan. Bila nanti yang diutamakan adalah pemilik modal.

“Inilah alasan perlunya dan yang mendorong kami melakukan pencerahan di masyarakat, khususnya pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra,” tutupnya.(red)