MESUJI � Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji membantah tudingan tidak berjalannya beberapa program pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Setelah sebelumnya Pj. Sekda Mesuji, kali Ini Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Kesra Setda), Drs. Firuzi yang angkat bicara.

Menurut Firuzi, program yang menyentuh masyarakat atau yang dikenal pro rakyat masih berjalan.

�Program yang menyentuh masyarakat masih ada, guru ngaji semua agama, penjaga makam, santunan anak yatim, dan bantuan Pondok Pesantren. Hanya program untuk Marbot yang belum masuk. Ini karena keterbatasan anggaran, dan perbedaan jumlah mushola tiap desa,� kata Firuzi melalui group WhatsApp Forum Peduli Mesuji, Rabu (14/8/2019).

Mantan Kabag Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini juga menegaskan pembayaran Program Guru Ngaji akan segera di realisasikan.

�Insya Allah dalam waktu dekat ini untuk guru ngaji akan dibagikan, sedang di proses di Bank karena sekarang pembayaran non tunai,� pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Mesuji Lampung melakukan aksi damai di halaman Monas Jakarta, Selasa pagi (13/8/2019).

Aksi yang diikuti sekira 50 orang tersebut meminta Presiden Jokowi agar Bupati Mesuji Non Aktif Khamami yang terkena OTT KPK dipulangkan.

�Kita orasi ke Istana Negara. Sselain ucapkan selamat pada Jokowi dan Ma�ruf Amin, kami minta Jokowi peduli pada Bupati kami (Khamami) agar dipulangkan ke Mesuji. Kami kehilangan kepemimpinan beliau,� ucap Panca perwakilan Koordinator saat diwawancara media, Selasa (13/8/2019).

Panca juga mengatakan kekecewaan dan harapannya pada Plt. Bupati Mesuji, Saply, TH.

�Kesenjangan terjadi, BPJS mati, tidak adanya santunan anak yatim, guru ngaji, guru Injil, Marbot dan infrastruktur. Kami harap Plt. Bupati Mesuji bijak dan tegas, dan melanjutkan program Bupati terdahulu�, harapnya.

Terpisah, Penjabat Sekertaris Daerah (Pj. Sekda), Indra Kusuma Wijaya menyayangkan dan membantah program pembangunan yang tidak berjalan.

�Semua program berjalan, Baperlahu dan BPJS berjalan sampai 12 milyar, kalau masyarakat bilang itu dilebih-lebihkan dan menghina pemerintahan sekarang�, ucapnya, Selasa (13/8/2019).

Indra juga mengatakan Pemkab Mesuji akan melaksanakan pembangunan sesuai mekanisme hukum dan tidak akan melakukan korupsi seperti dulu.

�Kalau korupsi seperti dulu, ya tidak bisa. Kita ada aturan. Jika seperti dulu, main tabur aja, tidak bisa,� tambahnya. (BE1/Hendy/Red)