METRO – Kinerja wakil rakyat di Bumi Sai Wawai dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, legislator dinilai membudayakan malas ngantor dan kunjungan kerja (Kunker) tak berimbas.
Pantauan awak media, Senin (2/3/2020), Gedung DPRD setempat lengang. Anggota DPRD kebanyakan pergi dengan bermacam alasan, seperti kunjungan kerja atau tanpa kejelasan.
Kunker yang kerap digelar pun tak pernah disebarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga persepsi masyarakat bahwa uang rakyat dihamburkan kerap muncul bagi kunker tersebut.
Dimana kunker sendiri disebut untuk meningkatkan wawasan wakil rakyat yang terhormat.�Selain budaya malas ngantor, kebiasaan tertutup ketika membahas anggaran atau rapat lainnya dengan internal dan OPD pun sering terjadi.
“Memang sejak beberapa minggu bahkan beberapa bulan ini ada anggota dewan jarang hadir, paling kalau hadir yang banyak ketika ada agenda paripurna saja, kalau sehari-harinya sepi,” kata Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Metro yang tidak ingin namanya disebutkan.
Salah seorang tokoh masyarakat Metro, Hamid Syaipul mengaku heran dengan para wakil rakyat. Menurutnya, setiap ada pergantian anggota dewan tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Bahkan cendrung memburuk.
“Anggota dewan itu, amanah dari warga Kota Metro, jadi kalau kantor dewan sering sepi, memang kurang baik. Bilamana ada masyarakat yang akan mengadu persoalan terjadi di lingkungan mereka, atau pun untuk menyampaikan aspirasinya, tentunya sangat kecewa, karena kantor dewan sepi,” ketusnya.
Menurutnya, seluruh agenda dinas luar Anggota DPRD belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah. Termasuk tidak adanya publikasi terkait kunker tersebut.
“Apakah media yang tidak mau mempublikasikan atau DPRD yang tidak mau atau tidak suka dipublikasikan? Ini tentunya menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat,� imbuhnya.
Sementara�Ketua PWI Metro Abdul Wahab mengatakan, meski ada aturan terkait kunket tersebut, namun kunker harus memberikan dampak atau manfaat bagi Bumi Sai Wawai.
�Kunker boleh saja, asalkan subtansinya jelas demi perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan jangan hanya sekedar plesiran saja,� sindirnya.
Ia menjelaskan, kunker menggunakan uang negara, sehingga harus ada keseimbangan antara manfaat dan dana yang dikucurkan. Pun wakil rakyat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memilihnya, seperti menginformasikan semua kinerjanya secara keseluruhan melalui media atau saluran yang mudah diakses masyarakat.
�Selama ini kita melihat segala kegiatan keluar daerah yang dilaksanakan DPRD enggan dipublikasikan. Bahkan kegiatan yang bersifat diketahui masyarakat luas sering ditutupi. Kalau ada publikasi itupun hanya acara-acara besar saja, seperti rapat paripurna dan agenda resmi lainnya. Kalau rapat badan musyawarah (Banmus), rapat komisi, rapat kerja dengan SKPD, dan rapat pembahasan anggaran dilakukan secara tertutup,� tandasnya. (Arby)
