DLH Pesawaran Siap Cek TPS Limbah B3 IPLC PT LKC dan LSB

PESAWARAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesawaran akan memberi surat rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi apabila ada pelanggaran dan tidak ada bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Instalansi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) yang ada di PT LKC dan LSB ini.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, Sopyan Agani, di ruang kerjanya, Jum’at (12/4/19) kemarin.

“Kita, Senin (15/4/19) akan turun, ke PT LKC dan LSB untuk mengecek (TPS) dan (IPLC) nya. Apabila ada temuan maka kita suratkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk diberentikan sementara,” ungkapnya.

Sopyan Agani juga meminta maaf terhadap pendamping masyarakat Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondodng Kabupaten Pesawaran, karena tidak bisa mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk mengecek limbah perusahaan PT LKC dan LSB, Kamis (11/4/19) lalu.

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lira Pesawaran, Fabian Jaya, meminta terhadap (DLH) Pesawaran jangan hanya memberi surat rekomdasi ke (DLH) Provinsi untuk melakukan pembekuan sementara apabila ada temuan di (TPS) dan (IPLC) di dua perusahaan tersebut.

“(LSB) kan berdiri sejak tahun 2014 dan LKC/NUP berdiri tahun 2010, kenapa baru sekarang akan melayangkan surat ke DLH provinsi apabila ada temuan masalah (TPS) dan (IPLC) di dua perusahaan ini untuk pembekuan saja, kalau bisa cabut izin nya lingkungan,” ungkapnya saat dampinggi (Kabid) penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan (DLH) Provinsi, Cekna, Didesa Harapan Jaya, Kamis (11/4/19).

“Dari tahun 2010, 2011 masyarakat banyak keracunan sampai 215 orang. Kalau ada pengawasan pasti tidak akan terjadi lagi. Kemarin ikan besar kecil mati terus. Jangan hanya rekomendasi saja, sanksi dari tahun-tahun yang lalu mana?” lanjutnya.

Fabian juga menambahkan, tiga perusahaan juga selama ini belum pernah memberi CSR terhadap lingkungan maayarakat sekitar perusahaan dari hasil keuntungan pertahun sejumlah 2 persen setiap tahunnya.

Wellson, Tanjung, dan Aan, sebagai perwakilan masyarakat menegaskan, apabila adanya temuan terkait (TPS) dan (IPLC) meminta (DLH) Pesawaran agar segera cabut izin lingkungan perusahaan itu. (Don)