PESAWARAN – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Yulizar menepis tudingan adanya pemblokiran kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) warga miskin yang menyebabkan dirinya gagal operasi.

“Dinas Sosial hanya memegang data – datanya saja. Kalau untuk pemblokiran, kami tidak punya kewenangan. Coba cek langsung ke kantor BPJS karena mereka yang punya kewenangan,” ungkap Yulizar, Selasa (12/2/2020).

Kata Yulizar, dari data yang ada, warga atas nama Mat Alwi tidak menerima program apa pun.� Dinas Kesehatan pun tidak bisa memblokir kartu BPJS gratis ini.

�Apa salah dia diblokir. Jadi pemblokiran itu bukan dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Kesehatan Pesawaran,� terang Yulizar.

“Lanjutnya, coba dicek dulu apakah data ini keluar waktu jaman Pileg (pemilihan legislatif) 2019, karena BPJS ini keluar gila-gilaan waktu zaman Pileg 2019. Coba cek dulu yang bener kalau dia masuk data ini. Kalau dia dapat program, pasti ada datanya di sini, jika dia diberhentikan atau diblokir,” kata Yulizar.

Diberitakan sebelumnya, Mat Alwi, warga Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Pesawaran yang menderita penyakit batu ginjal gagal operasi karena kartu BPJS milimnya diblokir.

Pihak RSUD Pesawaran batal melakukan operasi dan malah meminta keluarga membayar biaya� selama beberapa hari perawatan di RSUD tersebut.

�Pas mau keluar dari rumah sakit untuk pulang, saya kaget kartu BPJS nya kok tiba tiba diblokir . Untuk beli beras saja kami susah mas, apa lagi suruh bayar uang berobat ke rumah sakit. Dari mana kami uang, kami kan taunya kartu ini gratis ini kok tiba � tiba terblokir dan disuruh bayar,� keluh Marliyana, istri Mat Alwi

Sementara Kepala Kantor BPJS Pesawaran M. Erwin Yulezar mengatakan, pihaknya selalu ada kordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penambahan dan pengurangan.

�Sebab, yang punya anggaran Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) itu Dinas Kesehatan,� terang Erwin.

“Kami hanya menerima usulan baik dari penambahan ataupun pengurangan. Pada saat ini kami menerima usulan pengurangan dari Dinas Kesehatan. Dan dari pengurangan-pengurangan ini kami tidak tau siapa – siapa saja yang dikurangi. Kami tidak ikut campur mana-mana yang mau dikurangi itu terserah mereka karna mereka yang punya anggaran, ya seperti apa dan ada apa kami gak mau tau,” jelasnya.

Erwin keberatan jika BPSJ menjadi kambing hitam pemblokiran� tersebut.

�Sebab, kami di sini hanya menerima usulan, baik dari penambahan ataupun pengurangan. Seharusnya yang punya data warga miskin itu Dinas Sosial. Cuma Dinas Sosialkan kekurangan orang untuk kerja di bawah,� beber Erwin

Kata dia, ada sekitar 8.000 jiwa pemilik kartu BPJS gratis yang dinonaktifkan dari sekitar� 15.000 jiwa pemilik kartu BPJS.

�Harapan saya ya kepada dinas sosial seharusnya kordinasi dulu kepada Dinas Kesehatan bagaimana seharusnya,”� pungkas Erwin. (don)