Dinilai Tidak Bisa Urus Koran, Sekwan Mesuji Diminta Mundur  

MESUJI —  Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Provinsi Lampung meminta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Ismail Tajudin untuk mundur dari jabatannya. Alasannya, Sekretaris Dewan (Sekwan) dinilai tidak memiliki kepemimpinan dan manajemen kehumasan yang baik.

“Jika tidak bisa memimpin dan memiliki manajemen kehumasan, baiknya mundur, ini lebih baik untuk kerjasama dan publikasi pembangunan kedepan”, ucap Hengki Ahmat Jazuli, Ketua DPD AWPI Provinsi Lampung, saat dikonfirmasi, Jumat (26/4/2019).

Pendiri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AWPI ini meminta Sekwan untuk berbenah, menjalin hubungan baik dan bekerja seirama dengan apa yang disampaikan Plt. Bupati Mesuji kepada media.

“Sekwan harus berbenah, menjalin hubungan baik, bekerja seirama dengan apa yang disampaikan Plt. Bupati Mesuji. Pelajari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jadi tidak plin-plan jumlah anggaran, berubah setelah didesak awak media saat rapat. Bagaimana mau mendukung tugas dan fungsi DPRD, jika mengurus administrasi keuangan saja terlihat tidak paham. Akhirnya publik mempertanyakan,” tambahnya.

Ketua Badan Pendidikan dan Latihan (Bandiklat) dan Sertifikasi DPP AWPI ini juga meminta agar semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah dan semua media belajar dari pengalaman yang ada.

“Sekwan dan semua pihak harus belajar dari pengalaman yang ada. Sudah cukup media di Mesuji dikebiri, diblack list, ditempel daftarnya dan disilang di papan pengumuman, sampai semua ASN takut karena perintah atasan. Segeralah berubah. Tapi jangan jumawa dan malah terkesan akan mempermainkan anggaran. Rezeki ada yang atur, segala yang berlebihan, akan dimuntahkan oleh Allah SWT,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah media kecewa dan mempertanyakan pengelolaan anggaran publikasi yang dinilai tidak transparan. Hal ini disebabkan jumlah anggaran yang disampaikan Sekwan berbeda dengan staf DPRD setempat seperti dilansir beberapa media.

“Dana itu seluruhnya sekitar Rp1.2 Milyar. Ada anggaran kebersihan, pengadaan baju dan beberapa poin yang teranggarkan dipublikasi,” ucap Ismail saat rapat bersama awak media di Sekretariat DPRD beberapa waktu lalu.

Anehnya, setelah didesak, Ismail Tajuddin mengatakan anggaran sebenarnya Rp1,4 Miliar. “Itu sebenarnya Rp 1,4 Miliar, tapi saya tegaskan ada anggaran kebersihan yang masuk di publikasi,” jelas Ismail.

Penjelasan Sekwan tersebut berbeda dengan pernyataan Andre, pegawai DPRD setempat. Andre mengaku total publikasi baik Media Cetak, TV dan Online sebesar Rp 1,6 Miliar.

“Iya, itu semua totalnya, saya tidak bisa banyak bicara karena ini keputusan Sekwan. Silahkan cek, namun anggaran itu ada kesalahan”, jelasnya.

Sementara, Ketua AWPI Kabupaten Mesuji, Lukman mengkritik dan mempertanyakan kebijakan Sekwan yang dinilai tidak adil, timpang, dan tidak transparan.

“Media TV Lokal cukup fantastis, dari Rp 1,4 Miliar, sebesar Rp 650 Juta untuk 6 (Enam) media, sisanya 750 Juta dibagi rata untuk harian, mingguan,dan online. Ada apa antara Sekwan dan Media TV sehingga anggaran begitu membengkak,” ucapnya, Kamis (25/4/19).

Lukman menambahkan, akan meminta Ketua DPRD Mesuji, Fuad Amrullah untuk turun jika Sekwan tidak bisa menyelesaikan. “Jika Sekwan tidak bisa diajak duduk bareng, kita minta Ketua DPRD Mesuji untuk “Urun Rembug” membahas ketimpangan anggaran ini”, pungkasnya.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, Sekretaris Dewan tidak menjawab konfirmasi, dan Ketua DPRD Mesuji, Handphonenya dalam keadaan tidak aktif. (Tim)