JAKARTA � Puluhan warga Kabupaten Mesuji Lampung merindukan Kepemimpinan Bupati Mesuji Non aktif, Khamami. Mereka melakukan aksi damai di halaman Monas Jakarta, Selasa (13/8/2019) pagi.

Dalam tuntutannya, aksi yang diikuti sekira 50 orang tersebut meminta Presiden Jokowi agar Bupati yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang saat ini dalam proses hukum tersebut dipulangkan.

�Kita orasi ke Istana Negara. Selain ucapkan selamat pada Jokowi dan Ma’ruf Amin, kami minta Jokowi peduli pada Bupati Kami (Khamami) agar dipulangkan ke Mesuji. Kami kehilangan kepemimpinan beliau,� ucap Panca perwakilan Koordinator saat diwawancara BE1Lampung, Selasa (13/8/2019).

Panca juga mengatakan kekecewaan dan harapannya pada Plt. Bupati Mesuji, Saply, TH.

�Kesenjangan terjadi, BPJS mati, tidak adanya santunan anak yatim, guru ngaji, guru Injil, Marbot dan Infrastruktur. Kami harap Plt. Bupati Mesuji bijak dan tegas, dan melanjutkan program Bupati terdahulu,� harapnya.

Panca mengaku aksi yang dilakukan tersebut karena biaya sendiri dan swadaya masyarakat.
�Aksi ini diikuti 50 orang. Naik bus biaya sendiri dan urunan (sumbangan) sendiri,� pungkasnya

Terpisah, Penjabat Sekertaris Daerah (Pj. Sekda), Indra Kusuma Wijaya menyayangkan dan membantah program pembangunan yang tidak berjalan.

�Semua program berjalan, Baperlahu dan BPJS berjalan sampai 12 milyar. Kalau masyarakat bilang itu dilebih-lebihkan dan menghina pemerintahan sekarang�, ucapnya kepada BE1Lampung, Selasa (13/8/2019).

Indra juga mengatakan Pemkab Mesuji akan melaksanakan pembangunan sesuai mekanisme hukum dan tidak akan melakukan korupsi seperti dulu.

�Kalau korupsi seperti dulu ya tidak bisa, kita ada aturan. Jika seperti dulu maen tabur aja tidak bisa�, tambahnya.

Putra Daerah Mesuji itu mengaku bahwa Pemkab Mesuji tidak melaksanakan program yang melanggar hukum dan kurang bermanfaat.

�Ada satu program seperti jalan-jalan anak Yatim Piatu, ini resiko besar dan jadi temuan, tapi dipaksakan, dari segi manfaat kurang pas, ini kita pending, karena jadi temuan dan melanggar aturan. Termasuk gaji TNI dan Polri mengawal itu melanggar hukum. Itu tidak boleh, tetapi yang di desa tetap dijalankan,� jelasnya.

Indra menyarankan kepada warga Mesuji yang berunjuk rasa untuk menghormati mekanisme hukum.

�Masyarakat agar mengetahui dan memahami mekanisme hukum, proses hukum kita serahkan kepada hakim, kita serahkan pada mekanisme hukum yang ada,” pungkasnya. (Hendy/Red)