MESUJI � Perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Mesuji yang belum mengacu pada perencanaan sesungguhnya, dinilai sebagai kegiatan yang menghambur-hamburkan anggaran. Hal ini disampaikan Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori Wayka kepada SKH BE1Lampung terkait pemberitaan media ini sebelumnya (7/6).
�Buat apa melakukan hal yang sia-sia, mengeluarkan uang milyaran, namun pekerjaan tak berbekas, jalan dan median yang dibuat harusnya memiliki nilai ekonomis, bukan sekedar asal ada pembangunan, kita akan investigasi lapangan dan membuka pengaduan terkait adanya penyimpangan pelaksanaan dan kemungkinan adanya korupsi� ucap akademisi Universitas Bandar Lampung tersebut.
Sebelumnya, Rahmat Daniel, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji menyatakan bahwa pihaknya telah merencanakan pembangunan infrastruktur se-efesien mungkin, meskipun belum mengacu pada perencanaan sesungguhnya (30/5).
Tepisah, Ketua DPRD kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah, terkait perencanaan yang tidak mengacu kepada sistem perencanaan sesungguhnya dan menimbulkan kesan menghambur-hamburkan anggaran mengatakan itu bukan tupoksi saya selaku Ketua DPRD untuk menjawab, saya enggan berkomentar banyak, Dinas PUPR Mesuji dalam perencanan dan pengawasan kan memiliki konsultan, baik internal maupun eksternal, semestinya dinas yang harus tanggap, ucapnya saat dikonfirmasi (7/6).
Pria yang dikenal akrab dengan wartawan ini juga menambahkan, DPRD kan ada komisi C yang membidangi pembangunan, kalau saya selaku ketua DPRD Mesuji lebih kepada pengawasan, pengesahan, dan penyerapan anggaran daerah, ketika anggaran sudah disahkan namun tidak dijalankan, itu yang akan kami proses, coba tanyakan saya ke Dinas PUPR lagi mas, pungkas politisi nasdem tersebut. (DM/MT/Red).
