BANDARLAMPUNG – Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H., mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp1 Triliun. Bahkan mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung itu menyarankan agar porsi dana pinjaman bisa ditingkatkan lagi menjadi Rp5 Triliun.
Dana tersebut, nantinya urai Alzier bisa dipakai untuk merealisasikan berbagai program serta janji kampanye Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Yakni untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi inklusif, tata kelola dan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kualitas hidup dan SDM, serta peningkatan pelayanan publik.
“Yang terpenting bukan dijadikan “bancakan” baik oleh anggota dewan, tim sukses, politisi, aparat dan lainnya, sehingga peruntukkan dana pinjaman ini benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegas Alzier, Kamis 6 November 2025.
Selain itu yang harus menjadi perhatian dan “warning” bagi Gubernur Mirza, lanjut Alzier adalah agar dapat benar-benar selektif dalam memilih kepala dinas hingga pejabat pengguna anggaran.
“Harus yang berintegritas. Jadi nantinya pejabat tersebut tak maling, pungli dan nyatut anggaran,” lugas Alzier.
Alzier juga menambahkan, selain untuk berbagai program serta janji kampanye Gubernur Mirza, dana pinjaman tersebut juga dapat dipakai buat penambahan modal di Bank Lampung. Tujuan agar target modal inti minimum sebesar Rp3 triliun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat tercapai. Sehingga akan meningkatkan kinerja Bank Lampung agar bisa naik kelas.
“Tapi dengan catatan, tidak boleh ada lagi pemberian kridit secara serampangan sehingga menimbulkan kridit macet Pecat dan bawa ke aparat penegak hukum, bila ada pejabat Bank Lampung yang terbukti abai, dan menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian fasilitas kridit dan lainnya,” pungkas Alzier.
Seperti diketahui rencana pinjaman ini sebelumnya telah dibahas di rapat paripurna DPRD Lampung. sebagai bagian dari pembahasan Raperda APBD 2026. Menurut Gubernur Mirza, perbaikan infrastruktur akan jadi prioritas utama Pemprov Lampung untuk mendukung peningkatan harga komoditas pertanian seperti singkong, jagung, dan padi.
“Pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan. Kita ingin petani bisa lebih mudah mengantar hasil panennya tanpa terkendala kondisi jalan. Maka infrastruktur ini harus menjadi prioritas,” katanya.
Rahmat menegaskan, Pemprov Lampung tidak ingin menunggu waktu lama untuk memperbaiki jalan. Salah satu opsi adalah melalui mekanisme pinjaman daerah.
Ia menambahkan, opsi pinjaman tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, bunga pinjaman pemerintah pusat jauh lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial.(red/net)
