Ismet Roni Pastikan Musda Golkar Digelar 31 Agustus 2025, Azwar Yacub: ”Buat Apa, Tak Ada Gunanya, Ketua-Sekretaris Sudah “Ditetapkan”, Legalitasnya Juga Diragukan”

BANDARLAMPUNG – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, dipastikan berlangsung hari Minggu, 31 Agustus 2025. Kepastian ini diungkapkan ketua panitia musda sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni, seusai memimpin rapat persiapan, Rabu, 20 Agustus 2025.

Menurut Ismet Roni, ketetapan jadwal musda tercantum dalam surat Nomor B 682/DPP/GOLKAR/VIII/2025. Surat tanggal 19 Agustus 2025 ditandatangani Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir dan Sekjen DPP Golkar Muhammad Sarmuji. Musda rencananya dihadiri Ketua Umum Bahlil Lahadalia, bersama beberapa pengurus DPP Golkar lainnya.

Atas ada surat DPP Partai Golkar ini mendapat komentar pedas dari senior dan tokoh Partai Golkar Lampung, Drs. H. Azwar Yacub.

”Buat Apa. Tak ada gunanya. Legalitasnya juga Diragukan,” cetus Azwar Yacub, Rabu, 20 Agustus 2025.

Menurut Azwar Yacub, beberapa waktu lalu, DPD Partai Golkar Lampung telah menyoal adanya masa kepengurusan 7 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang telah habis masa jabatannya. Bahkan DPD Partai Golkar Lampung telah meminta DPP untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

Tapi hingga kini, DPP tak merespon. Bahkan justru membolehkan 7 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang telah habis masa jabatannya untuk ikut musda.

“Padahal inikan aneh dan jelas bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Saya khawatir legalitas musda nanti menjadi meragukan,” cetus Azwar Yacub.

Belum lagi ada kesan, jalannya musda akan sia-sia. Pasalnya peluang para kandidat seperti, Abi Hasan Muan, Ricko Menoza, Ismet Roni, dan beberapa nama lain, untuk maju sebagai Calon Ketua DPD Partai Golkar Lampung telah tertutup sudah.

Sebab ada kesan, DPP sebenarnya telah ada jago. Yakni telah menetapkan ketua hingga sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Hanan A. Rozak dan Aprozi Alam, dalam pertemuan bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung.

“Jadi ini musda etoy-etoy namanya. Tak ada gunanya sama sekali. Mirisnya lagi, hanya para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang dilibatkan. Sementara organisasi sayap Partai Golkar yang didirikan dan mendirikan seperti Kosgoro, SOKSI, MKGR, AMPI, AMPG, dan KPPG, tak dilibatkan dan diundang dalam pertemuan yang di gagas DPP. Tak pernah diajak berunding oleh DPP. Jadi sekali lagi ini musda etoy-etoy,” tegas Azwar Yacub lagi.

Sebelumnya Azwar Yacub pernah menyatakan keprihatinannya melihat kondisi terkini DPD Partai Golkar Lampung, menjelang pelaksanaan musda XI yang akan dihelat pada akhir bulan Agustus 2025 .

Dimana ada kesan DPP Partai Golkar, tidak netral dan ikut cawe-cawe. Yakni dengan mengumpulkan 15 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung di Jakarta. Hingga hasilnya dicapai “kesepakatan” jika Hanan A. Rozak dan Aprozi Alam, sebagai Calon Ketua dan Calon Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Periode 2025-2030 mendatang.

“Ini sama saja menutup peluang dan kesempatan bagi calon atau kader partai yang lain yang akan maju dalam kontestasi. Misalnya, ada nama Abi Hasan Muan, Rycko Menoza, Ismet Roni, serta masih banyak nama lainnya,” tegas Azwar Yacub, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Azwar Yacub pun mengaku kecewa, jika nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi ciri khas Partai Golkar menjadi hilang. Padahal bukan hal yang mudah menjadikan Partai Golkar sebagai partai modern yang mengadopsi nilai demokrasi dan mampu merangkul semua golongan dengan mengedepankan semangat moderat.

Tapi di Era Ketum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, ada kesan yang terjadi juga sebaliknya. Nilai-nilai demokrasi yang telah susah payah dibangun bersama, kini sepertinya akan hilang. Ada kesan partai bersifat otoriter dan selalu intervensi.

“Contohnya ini saja. Belum ada musda, tapi nama Ketua-Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung kedepan, sudah di plot. Sikap DPP yang melakukan “intervensi” mengumpulkan para ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota dengan dalih silaturahmi, konsolidasi atau apapun sebutannya adalah tidak benar dan telah melanggar mekanisme partai,” cetus Azwar Yacub.

Mantan anggota DPRD Kota Bandarlampung dan anggota DPRD Provinsi Lampung ini pun menyatakan kekhawatirannya, bila kondisi seperti ini terus terjadi dan dibiarkan. Tanpa ada yang berani melakukan kritik atau teguran keras.

“Sikap ini saya sampaikan sebagai bentuk kecintaan terhadap partai. Sebagai rasa hormat dengan Ketum DPP Bahlil Lahadalia dan jajarannya. Karena jika, terus dibiarkan, bisa menimbulkan akumulasi kekecewaan kader, para tokoh, senior dan sepuh hingga mendorong gerakan mosi tidak percaya hingga desakan munaslub kepada DPP Partai Golkar,” urai Azwar Yacub lagi.

Sebelumnya adanya fenomena penentuan nama-nama Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, sebelum pelaksanaan musyawarah daerah (Musda), mendapat tanggapan Ahmad Saleh, S.H., M.H. Dosen sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universits Lampung (Unila) tersebut menegaskan, jika fenomena ini benar terjadi, maka sangat disayangkan dan bisa merugikan citra Partai Golkar kedepannya.

Mengapa ? “Sebab akan ada kesan yang ditimbul di masyarakat, jika ada intervensi, ada politik dagang sapi, tidak sakral lagi, kehilangan nilsi demokratis dan lain-lain,” tutur Ahmad Saleh. Sabtu, 16 Agustus 2025.

Dijelaskan Ahmad Saleh, penentuan atau penetapan nama-nama Ketua-Sekretaris sekaligus dalam suatu Partai Politik (Parpol) atau organisasi kemasyarakatan lainnya sebelum pelaksanaan musda atau apapun namanya, sangat tidak lazim. Apalagi ini menimpa parpol sekelas Partai Golkar.

Biasanya kita, sudah mengetahui, si-A akan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum (Ketum) Parpol atau organisasi tertentu. Ini biasa terjadi. Tapi hanya pada level ketumnya saja.

Tapi mirisnya yang terjadi pada DPD Partai Golkar Lampung, ini sangat janggal. Dimana nama Ketua dan Sekretaris langsung ada berdasarkan pertemuan unsur DPP dan para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung.

“Jadi benar juga, jika ada penilaian untuk apalagi musda DPD Partai Golkar Lampung di gelar. Sudah tidak ada nuansa sakral lagi. Tidak ada demokrasi, karena hasilnya sudah diketahui,” pungkas Ahmad Saleh.

Seperti diberitakan sebanyak 15 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Lampung, telah dikumpulkan di DPP Partai Golkar. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Adies Kadir. Hasilnya disepakati bahwa Ketua DPD Partai Golkar Lampung Periode 2025-2030 adalah Hanan A. Rozak. Sementara Sekretarisnya adalah Aprozi Alam.

“Alhadulillah, tadi Bang Aprozi Alam secara gentleman dan legowo menegaskan akan patuh pada setiap kebijakan DPP Partai Golkar. Meskipun, dirinya mendapat dukungan dari 12 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, tapi di depan bapak Hanan A. Rozak, beliau berjiwa besar menyerahkan semua dukungannya kepada Hanan A.Rozak sebagai Calon Ketua DPD Partai Golkar Lampung Periode 2025-2030 dalam musda XI yang rencananya digelar akhir bulan Agustus 2025 ini,” terang Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung, H. Yuhadi, S.HI, M.H., yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Bahkan cerita Yuhadi dalam sambutannya, Aprozi Alam meminta bahwa mulai hari ini tidak ada lagi istilah orangnya Aprozi Alam atau orangnya Hanan A. Rozak.

”Yang ada adalah semua kader Partai Golkar. Hasil kesepakatan juga ditetapkan bahwa bang Aprozi Alam sebagai Calon Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung mendampingi Hanan A. Rozak,” pungkasnya.(red)