JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengakui alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) turun karena adanya pengalihan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L). Namun, peningkatan belanja pemerintah pusat ini nantinya akan digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, utamanya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Penyesuaian alokasi TKD yang merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja kementerian/lembaga yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah,” jelasnya, dalam Rapat Paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) lalu.
Perlu diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, anggaran TKD dialokasikan sebesar Rp650 triliun, turun 29,34 persen dari anggaran TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Jika dirinci, penurunan TKD ini didorong oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang pada APBN 2025 dianggarkan Rp192,3 triliun, turun menjadi Rp45,1 triliun di RAPBN 2026; Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya ditetapkan Rp446 triliun, turun menjadi Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan menjadi Rp155,1 trilun, dari yang kini sebesar Rp185,2 triliun.
Selanjutnya untuk Dana Otonomi Khusus kini dialokasikan sebesar Rp13,1 triliun, turun dari APBN 2025 Rp17,5 triliun; Dana Desa untuk tahun depan hanya dialokasikan sebesar Rp60,6 triliun, turun dari Rp71 triliun di APBN 2025; dan insentif fiskal di 2026 dialokasikan Rp1,8 triliun, atau turun dari sebelumnya Rp6 triliun.
Sebaliknya, dalam RAPBN 2026, anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dialokasikan sebesar Rp3.136,5 triliun, naik 18 persen dari outlook BPP tahun 2025 yang senilai Rp2.663,4 triliun.
Kata Ani, sapaan Sri Mulyani, program-program prioritas nasional yang dananya dialokasikan melalui belanja sejumlah K/L, pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di daerah. Dus, pembangunan pun dapat merata hingga ke pelosok Indonesia.
“Sejatinya dinikmati juga oleh seluruh rakyat di daerah,” tambahnya.
Selain itu, hal ini sesuai pula dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mengamanatkan agar kehadiran negara melalui berbagai layanan publik bisa kian dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar kehadiran negara semakin dirasakan rakyat di tingkat lokal melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, kooperasi desa, kelurahan merah putih, serta program strategis lainnya,” tegas Ani.(red/tirto.id)
