JAKARTA – Pemerintah mempertimbangkan pemangkasan gaji pejabat sebagai dampak perang di Kawasan Timur Tengah terhadap ekonomi nasional.
Pemicunya adalah harga minyak dunia meroket lantaran pasokan terkendala imbas penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Pemerintah tampaknya enggan memangkas subsidi BBM dan listrik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
Opsi yang diambil adalah efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga, termasuk di dalamnya pemangkasan gaji pejabat negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim presiden tengah mengkaji usulan pemangkasan gaji pejabat
“Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman,” ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo mengatakan, penghematan anggaran memang lebih baik dilakukan dari unsur pemerintahan, baik dari kementerian atau lembaga.
“Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian, dan lembaga kan banyak apa namanya yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang harus dilakukan pemerintah. Bukan hanya di tengah krisis saja, di saat kondisi normal efisiensi anggaran juga harus dilakukan.
“Nah, namun tentunya kita harus jadikan ini pelajaran untuk efisiensi diri kita, dulu nggak ada kejadian juga anggaran kita efisiensi kan,” sebut Prasetyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga buka suara merespons pemangkasan gaji pejabat. Purbaya tidak menjawab secara gamblang apakah gaji pejabat akan dipangkas.
Menurut Purbaya tidak masalah jika opsi tersebut harus diambil karena besaran gaji saat ini dianggap sudah terlalu besar.
“Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga,” kata Purbaya usai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. (detik)
