AMPG Tegaskan Target 10 Kursi DPRD Sulit Tercapai Jika Sosok Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Dipaksakan di Musda, Harap DPP-Pengurus Provinsi Kedepankan Kebesaran Partai diatas Kepentingan Pribadi

BANDARLAMPUNG – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD-AMPG) Kota Bandar Lampung, angkat suara. Ini menyikapi perkembangan penundaan pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kota Bandarlampung. Musda yang seharusnya dilaksanakan Minggu 14 Desember 2025. Namun tiba-tiba dibatalkan pada malam hari sebelumnya, melalui surat Plt Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Nomor: B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025 yang ditandatangani Plt Ketua H. Riza Mirhadi dan Sekretaris Ali Wardana.

“Kondisi ini telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kader akar rumput Partai Golkar. Karena penundaan yang disebutkan tanpa batas waktu diputuskan tanpa alasan jelas dan transparan,” tegas Ketua PD AMPG Kota Bandar Lampung, Miftahul Huda, SE, M.M.

Menurutnya, PD AMPG Kota Bandarlampung sangat menyesalkan adanya penundaan pelaksanaan musda yang tanpa kejelasan. Sebab akan menimbulkan stagnasi kepemimpinan Partai Golkar di Bandar Lampung. Padahal musda sebagai perwujudan demokrasi di Partai Golkar. Sehingga tak boleh ternoda oleh keinginan individu atau kelompok yang berusaha memaksakan kehendak memuluskan calon tertentu.

Sebab yang dibutuhkan Partai Golkar Bandar Lampung adalah sosok ketua yang telah terbukti memiliki elektoral jelas dan teruji di kontestasi. Hal ini guna mendukung target dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Hanan A. Rozak untuk mendapatkan 10 kursi legislatif di pemilu 2029, sebagaimna yang disampaikan di acara sosialisasi, konsolidasi dan silaturrahmi dengan kader DPD Partai Golkar Bandarlampung, Senin 3 November 2025 lalu. 

“Tapi dengan ada kondisi ini, kami menilai target itu akan sulit dicapai jika memaksakan untuk diemban oleh sosok ketua yang tidak teruji elektoralnya hanya karena faktor keluarga atau nepotisme. Bagaimana mungkin tugas berat menambah kursi legislatif dari 6 kursi menjadi 10 kursi pada pemilu 2029 nanti akan diserahkan kepada sosok yang telah gagal mempertahankan kursinya sendiri pada pemilu 2024 lalu,” urai dia lagi. 

Karenanya AMPG Kota Bandarlampung mengharapkan agar Musda XI Partai Golkar Bandar Lampung segera dilaksanakan dengan tahapan yang jelas, transparan, dan tanpa adanya intimidasi kepada kader dan pemilik suara sah nantinya. 

“Semoga pimpinan Partai Golkar di pusat dan provinsi bisa melihat kondisi real Partai Golkar Bandar Lampung dengan lebih jernih, mengedepankan kepentingan dan kebesaran partai Golkar diatas kepentingan pribadi atau keluarga untuk menuju Golkar Solid dan Indonesia Maju,” pungkasnya.(red)