Praktisi Hukum Gunawan Pharrikesit Tegaskan Hotel Lampung Marriott Resort & Spa Bisa Dipidana Penjara – Denda Rp20 M Soal Pagar Laut Pesisir Pantai, akan Ajukan Gugatan

BANDARLAMPUNG – Adanya pemagaran laut menggunakan jaring apung sepanjang 3 KM lebih dan lebar kurang lebih 500 Meter yang ada pesisir laut, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dinilai, merupakan pelanggaran hukum berat. Apapun alasannya, pihak Hotel Lampung Marriott Resort & Spa, tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang melakukan pemagaran. Bisa di denda pidana hingga sepuluh tahun penjara dan denda puluhan miliar. Demikian ditegaskan Ketua Tim Pembela dan Aktivis (TPUA) Lampung, Gunawan Pharrikesit, S.H.

Menurut Gunawan, hingga ini tidak ada regulasi apapun perihal hukum yang mengecualikannya. Sehingga pihak pemerintahan juga tidak di perkenankan menerbitkan izin pemagaran laut. Karenanya menyikapi persoalan ini, pihaknya pun berencana melakukan gugatan Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara). Sebagai tergugat yang Pemkab Pesawaran dan turut tergugat Pemeprov Lampung, dan Presiden RI.

“Dengan adanya pembiaran  pemagaran laut, maka negara sudah lalai dan gagal memenuhi hak-hak konstitusional warga negara,” ujar Gunawan Pharrikesit, Kamis, 18 Desember 2025.

Selain mengajukan gugatan citizen law suit, pihaknya juga mendesak pihak berwajib dalam hal ini kepolisian agar mengambil inisiatif untuk melakukan langkah tegas penegakan hukum.

Sebab jelas-jelas telah terjadi pelanggaran UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (UU No. 1 Tahun 2014 Perubahan: melindungi sumber daya laut yang dikelola bersama dan melarang kegiatan tanpa izin”.

Selain itu pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara dan denda besar.

Ini sesuai  Pasal 104, 98 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelanggaran tata ruang wilayah pesisir yang akan terkena sanksi. Serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melarang kegiatan perikanan tanpa izin atau merusak ekosistem perikanan.

Ancaman hukumannya paling ringan 3 (tiga) tahun dan paling berat 10 (sepuluh) tahun). Untuk denda bisa maksimal sebesar Rp20 Milyar Rupiah.

“Jadi jangan bermain dengan melakukan pelanggaran di kawasan pesisir. Jangan kepentingan pribadi dan atau kelompok, mengorbankan kepentingan umum dan negara,” tegas advokat yang kerap memenangkan kasus pidana, perdata, hingga tata usaha negara (TUN) di beberapa wilayah Indonesia ini.

Lebih lanjut Gunawan Pharrikesit menyatakan banyak penerapan pasal alternatif lainnya terhadap pihak Hotel Lampung Marriott Resort & Spa.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 69. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan bentuk tata ruang dengan tanpa izin atau bertentangan dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 71. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan fungsi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 385. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mengubah atau menghilangkan tanda-tanda batas yang telah ditetapkan dengan sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

“Untuk itu kami akan mengawal kasus ini. Penerapan pasal pidananya nanti akan bergantung pada seberapa parah kerusakan lingkungan akibat pemagaran laut tersebut,” pungkasnya.(rls)