Tokoh Waydadi Triono Arifin-PH Agus BN Kecam Rencana Mitardi Halim Undang soal AMDAL, �Hutan Kota Bandarlampung Keburu Habis, Bencana Mengintai-Ancam Keselamatan Warga�

BANDARLAMPUNG � Tokoh masyarakat Kelurahan Waydadi dan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, Ir. H. Triono Arifin, M.M, mengecam rencana Mintardi Halim, Direktur PT. Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) mengundang warga membahas penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Ini soal rencana pembangunan perumahan dan ruko di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Waydadi dan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame serta Kelurahan Wayhalim Permai, Kecamatan Wayhalim, Sabtu (13/1/2024).

�Kenapa setelah ramai, baru berpikir untuk mengundang�warga bahas AMDAL. Keburu taman hutan kota atau ruang terbuka hijau di Bandarlampung rusak dan habis dibabat. Dimana kini bencana banjir mengintai dan membuat keselamatan warga masyarakat terancam,� terang Triono Arifin, Sabtu, 13 Januari 2024.

Hal senada dikatakan Advokat Agus Bhakti Nugroho, S.H., M.H. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) VIII Provinsi Lampung yang�juga mengecam rencana undangan pengusaha yang akrab disapa Aming untuk membahas AMDAL rencana pembangunan di lahan hutan Kota Bandarlampung.

�Aneh juga. Sudah heboh kok baru undang warga. Harusnya ya sebelum nguruklah. Sebelum hutan kota Bandarlampung habis dan gundul karena pohon-pohonnya ditebangi. Gimana ini Pemprov Lampung, Pemkot Bandarlampung dan DPRD-nya. Kasihan masyarakat dihantui banjir setiap waktu,� tegas Agus Bhakti Nugroho.

Sebelumnya tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H, juga mengkritisi undangan pengusaha Aming.

�Masalah ini bukan semata soal AMDAL. Tapi yang krusial dibahas mengapa bisa terjadi pelepasan hak kepada pengembang. Padahal lahan ini dulu merupakan hutan kota atau kawasan ruang terbuka hijau. Ini yang harus di kritisi dikaji mendalam. Termasuk membongkar seandainya ada pelanggaran hukum atau praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga bisa terjadi alih fungsi hutan kota. Dimana yang namanya pelepasan atau penjualan aset negara harus transparan dan akuntable,� tegas Alzier yang saat ini maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Lampung I dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, Jumat, 12 Januari 2024.

Pada kesempatan ini, Alzier kembali minta Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung bertanggung-jawab dampak alih fungsi di bekas lahan hutan kota yang kini dilakukan pengurukan. Stop semuanya. Jangan sampai setelah ada bencana, baru menyesal dan mencari alasan.

�Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung jangan takut, jika ada pihak atau perusahaan besar dibalik aksi pengurukan alih fungsi di bekas lahan hutan kota. Jika memang ditemukan ada kesalahan, ada proses perizinan yang belum selesai, sikat-sikat wae yewww. Negara jangan sampai kalah dengan kelompok atau perorangan,� tegasnya.

Sebelumnya harapan beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Waydadi dan Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame agar dilakukan sosialisasi pengurukan dan rencana pembangunan kawasan bisnis di lahan eks hutan kota direspon. Pengusaha Mintardi Halim menjadwalkan dan mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat melakukan konsultasi publik. Adapun yang dibahas antara lain masalah penyusunan studi AMDAL.

�Undangan sudah saya terima. tempatnya di Hotel Nusantara Syariah, Hari Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul� 09.00 WIB sampai dengan selesai,� ujar tokoh masyarakat Waydadi Baru yang juga mantan Sekretaris Daerah Pemkab Tulang Bawang, H. Darwis Fauzi, Jumat, 12 Januari 2024.

Darwis Fauzi sendiri pernah mendesak Pemkot melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan bisnis di lahan eks hutan kota. �Kami harap Pemkot beserta jajaran Camat-Lurah dapat memfasilitasi agar pihak owner atau pengusaha melakukan sosialisasi rencana�pembangunan kawasan bisnis pembangunan di kawasan tepatnya yang berlokasi di depan SMPN 29 Bandarlampung dan SMAN 5 Bandarlampung,� tutur H. Darwis Fauzi, Senin, 8 Desember 2023.

Adapun materi sosialisasi mencakup site plan pembangunan. Serta dokumen izin bangunan dan Amdal (Andal/RKL/RPL). Hal ini dikarenakan pembangunan dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mulai dari rumah warga, sarana pendidikan hingga rumah ibadah dan lainnya.

�Misalnya jika tidak ditata dan dikelola dengan baik, maka akan terjadi banjir besar di wilayah sekitar,� tegas Darwis Fauzi lagi didampingi tokoh masyarakat lainnya seperti Hilman Kaliat, Kaput Rusyadi, M.Syafei dan Yadi.

Selain itu, pihak pengusaha diharapkan melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Serta memberi informasi yang transparan. Seperti nama perusahaan yang bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan�proyek serta bangunan apa yang akan didirikan.

�Kami juga ingin mempertanyakan apakah pembangunan ini sudah sesuai dengan tata Ruang/tata wilayah Pemkot Bandarlampung dan Pemprov Lampung,� pungkasnya.(red)