MESUJI —�Kebijakan �Wajib� melampirkan rekomendasi Bupati Mesuji, Khamamik dalam pengajuan BPJS Kesehatan warga miskin kembali �disoal�. Selain�tidak berpayung hukum, Khamamik dituding tebang pilih memberikan rekomendasi. Akhirnya, program prioritas Presiden RI, Joko Widodo menjadi tercoreng. Pasalnya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) � Kartu Indonesia Sehat (KIS)�adalah agenda Nawacita Ke-5, yaitu Meningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Salah satu nara sumber menceritakan nasib sial warga miskin Mesuji kepada SKH BE1Lampung. Menurutnya, Bupati tidak adil karena tebang pilih memberikan rekomendasi. �Tidak dapat rekomendasi, kata Bupati kuota sudah penuh, akhirnya pakai jalur umum untuk operasi. Yang menyakitkan, di rumah sakit berjumpa warga lain, dia dapat rekomendasi, waktu pengajuannya setelah pengajuannya ditolak, dia sedih, Bupati berlaku tidak adil, dimana program Jokowi yang Nawacita itu,� ucapnya.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Mesuji, Budi, mengatakan tidak ada aturan wajib melampirkan Rekomendasi Bupati dalam pengajuan BPJS warga miskin. Budi juga menyarankan pemerintah daerah (Pemda) kembali ke aturan yang jelas dan�meminta dinas sosial lebih selektif.

�Tidak ada aturannya rekomendasi harus lewat Bupati, mengacu aturan internal BPJS dan Peraturan Menteri Sosial tentang validitas data, cukup keterangan miskin dari desa dan camat. Mengenai rekomendasi, sebenarnya cukup Dinas Sosial dan Kesehatan, kami sudah bisa memproses,� ucapnya.

Ditanya soal banyaknya keluhan masyarakat? Budi menjawab sudah sering mendengar, dan menegaskan tidak ada daerah lain yang menggunakan rekomendasi Bupati. �Kami sering mendengar, tapi kembali pada kebijakan daerah, kami hanya menerima saja, karena kami pihak eksternal yang memproses data, tetapi di daerah lain tidak ada yang seperti ini, sebelumnya tidak diberlakukan, penerapan di Mesuji di tahun 2017 dan 2018, jelasnya.

Budi juga menyarankan agar Pemda kembali ke aturan untuk lancarnya proses pengajuan. �Jika saran dari kami, kembali ke aturan yang jelas saja, agar prosesnya bisa lancar dan warga tidak �ribet�, Dinas sosial juga harus lebih selektif, karena penerimanya banyak dan kami juga diaudit, pungkasnya. Sayangnya, Khamamik tidak menjawab ketika dikonfirmasi media ini. (6/5). (Tim/Red).