Soal Tudingan KKN Proyek Pemkot Metro, PMII Soroti Aksi GMBI

METRO – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Metro turut menyoroti aksi unjukrasa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang menyampaikan 17 tuntutan kepada Wali dan Wakil Walikota Metro pada Selasa 3 April 2018 lalu. Namun, aksi yang sempat menuding rezim Pairin – Djohan (Paidjo) syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut tak lagi terdengar. Bahkan desakan yang ditujukan kapada Walikota Metro Ahmad Pairin agar bersedia di sumpah Mubahalah pun tidak lagi disuarakan.

Meski tak terlalu menyoal tentang sumpah Mubahalah, Ketua PC PMII Kota Metro Galih Pangestu secara independent tanpa memihak kemanapun mengharapkan proses hukum tetap berjalan, baik itu pansus yang sudah di bentuk DPRD maupun Kejaksaan dan kepolisian.

“Dalam pembuktian kasus ini, baik itu benar atau tidaknya kami PMII menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, tapi harus di kerjakan benar-benar. Tapi kalo soal sumpah mubahalah kami tidak sepakat. karena agama dan sumpah tidak untuk buat main-main. Tanpa harus ada sumpah, setiap yang dilakukan pasti ada hukum nya. Ketika GMBI melakukan aksi dan ketika itu benar-benar murni menyatakan aspirasi masyarakat tentang kepedulian Ormas GMBI dangan masyarakat kami mendukung sepenuhnya, namun ketika organisasi ini menjadi berbeda dalam tujuan awalnya yang mana tujuan awalnya mengemban misi masyarakat kami tidak sepakat ketika ada yang menunggangi aksi-aksi yang seperti ini,” paparnya saat di wawancarai awak Media di Markas Cabang PMII Metro, Jum’at (11/5).

Galih menilai, gerakan aktivis seharusnya mampu mengedukasi masyarakat bukan malah sebaliknya membuat kegaduhan di masyarakat. Dirinya juga berjanji bila tudingan dugaan KKN yang ditujukan ke rezim pemerintahan Paidjo olah GMBI, pihaknya akan memberikan edukasi ke masyarakat dan bergerak bersama.

“Ketika masyarakat terdesak harusnya seorang aktivis mencerdaskan masyarakat, karena saya yakin aksi massa itu bisa berlangsung ketika masyarakat semua paham akan ketertindasan mereka, jadi yang perlu di edukasi sebenarnya itu adalah masyarakat, ketika masyarakat semua merasa tertindas akan pemerintahan Pairin maka dengan sendirinya masyarakat akan bergerak tanpa harus menunggu GMBI, jadi ketika ada kecurangan dan terbukti KKN kami siap mengedukasi masyarakat untuk sama-sama bergerak,” ucapnya.

Ketua PC PMII Metro ini juga berharap, tudingan tersebut bukan sekedar isu yang di gemborkan semata, namun dapat dibuktikan kebenaran nya.

“Harapan kami ini bukan hanya sekedar isu yang kemudian di gembar-gemborkan dan salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan, makannya baik kejaksaan dan kepolisian harus siap menerima resikonya, dan nyalinya harus berani untuk membongkar kasus ini. Karena tidak menutup kemungkinan sampai pertengahan jalan nantinya kasus inipun akan berhenti dan tergantikan oleh isu-isu yang lain. Jadi usut tuntas kalau memang ini ada kecurangan, KKN diselesaikan sampai selesai, dan PMII siap mengawal itu,” tandasnya.

Sementara itu dari catatan Surat Kabar Harian (SKH) BE1 Lampung, terhitung sejak Kamis, 3 Mei 2018 lalu. Aksi GMBI genap sebulan dan belum ada perkembangan. Padahal, dalam jawaban walikota atas tuntutan GMBI di dalam ruang OR Setda setempat menyanggupi waktu paling lama satu bulan untuk menjawab semua tuntutan massa tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Demo yang dilakukan puluhan Massa LSM GMBI Distrik Kota Metro tepat di kantor Pemerintah Kota Metro  pada Selasa 3 April 2018 lalu, tersebut sebagai bentuk evaluasi 777 hari kerja Wali dan Wakil Wali Kota. Dalam aksinya, GMBI menyampaikan 17 tuntutan yang salah satunya diduga menuding rezim pemerintahan Pairin dan Djohan (Paidjo) Gagal total dan syarat dengan KKN.

Yang mencengangkan, dalam orasinya sesuai point ke 2, Kordinator Lapangan (Korlap) Slamet Riadi menuntut Walikota Metro disumpah Mubahalah atau sumpah Kutukan agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terutama terkait proyek satu pintu yang diduga dikoordinir oleh anaknya yang bernama Ardito.

“Jadi pada intinya bapak walikota ini terkesan eklusif, padahal tinggal jelas saja kapan tuntutan kami akan di bahas dan akan di jawab, kami kan hanya minta ketegasan itu saja sebenernya. Kita tadi minta sumpah itu ya terkait proyek, semua sudah jelas kami paparkan dalam tuntutan itu, silahkan itu kemudian di kembangkan. Pada intinya kalau memang benar tidak ada setoran proyek dan lain sebagainya maka bapak walikota itu harus berani di sumpah Mubahalah, nah saya bertanya ternyata pak walikota tidak berani nah berarti ini mungkin benar,” ucapnya saat di konfirmasi awak media usai pertemuan di OR Setda Pemkot setempat, Rabu (3/4) lalu.

Slamet mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar bila dalam kurun waktu 2 Minggu kedepan tuntutannya tidak mendapat jawaban.

“Kami akan melakukan pergerakan lebih besar lagi, dan ini akan tetap terus kami lakukan. Jelas dugaan kami ini sangat mendasar dan kami akan melaporkan ke penegak hukum juga terkait indikasi-indikasi itu. Mereka akan menjawab 17 tuntutan kami itu pada tanggal 17 april mendatang, ya kita menunggu saja tanggal 17 april itu seperti apa yang akan mereka jawab terkait tuntutan aksi itu,” bebernya.

Sementara itu Wali Kota Metro Achmad Pairin saat menerima perwakilan peserta aksi menyampaikan akan secepatnya membahas terkait tuntutan massa GMBI tersebut.

“Jadi kami akan bahas secepatnya ini kan penduduk lampung semua, artinya dari lampung, artinya komunikasi tidak terlalu sulit. Karena kami belum membaca inti dari pada permasalahan yang ada disini kan kami belum bisa menentukan kapan kami akan mengundang kembali, yang jelas dalam waktu yang tidak lama ini akan kami bahas satu persatu,” papar Pairin ketika berdialog dengan GMBI di OR Setda.

Setelah mendapat desakan dari peserta aksi terkait waktu dalam memberikan jawaban atas tuntutan mereka, Wali Kota Achmad Pairin menjanjikan paling lama 2 Minggu kedepan.

“Jadi artinya dalam waktu singkat kami akan rapat dan kami akan kirim surat ke bapak, nanti kami rapatnya paling lama 2 minggu dan nanti kami undang kita diskusi. Paling lama 2 minggu tapi saya enggak bisa menentukan hari apa karena agenda kita banyak,” pungkasnya mengakhiri dialog. (Red)