BANDARLAMPUNG – Tak hanya DPRD Lampung. Kejanggalan penjualan aset milik terpidana Tindak Pidana Korupsi (TPK), Sugiarto Wihardjo Alias Alay Tripanca yang telah diletakkan sita Eksekusi berdasarkan PENETAPAN SITA EKSEKUSI NOMOR: 09/Eks/2009/ PN.TK. 26 Mei 2009 berupa tanah Pantai Sahara/Queen Artha di Kabupaten Pesawaran seluas lebih 8,8 hektare, menarik perhatian Dr. Yusdianto, S.H., M.H. Staf pengajar Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) mempertanyakan mengapa jaksa eksekutor tak melakukan penyitaan, jika memang itu harta terpidana Alay sehingga dapat dijual melalui lelang.

“Tapi ini terkesan dijual “diam-diam” dan tak melalui lelang. Heran juga saya, mengapa bisa seperti ini,” tanya Yusdianto.

Menurut alumnus doktor Universitas Padjajaran, di putusan pidana korupsi biasanya ditegaskan tiap terpidana diharuskan membayar uang pengganti sesuai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Biasanya terpidana diberi tempo waktu satu bulan melunasi. Jika “membangkang”, jaksa eksekutor diberi kewenangan menyita semua asetnya dengan seizin pihak pengadilan. Setelah itu, baru dilakukan lelang yang hasilnya disetor kenegara guna menutupi kerugian negara sesuai isi amar putusan majelis hakim.

“Tapi untuk kasus Alay unik. Harta terpidana tak disita dan dilelang. Tapi jaksa justru memberi kesempatan pihak Alay menjual secara pribadi. Jujur ini aneh dan wajar saja masyarakat curiga, karena bisa saja harga jual “dipermainkan” dan memberi celah oknum bermain hingga bisa menimbulkan kerugian negara,” tandasnya.

“Karenanya sudah benar masalah ini diangkat dan dilaporkan ke pihak berwenang, seperti Mabes Polri, Kejagung, dan KPK agar diusut. Selain itu lembaga terkait, seperti Dirjen Pajak, BPK, BPKP, PPATK, OJK juga dapat menelusuri kejanggalan proses penjualan aset terpidana koruptor ini, yang diluar kelaziman. Kita harusnya berterimakasih ke pihak-pihak yang berani mengungkap dan melaporkan praktek ini. Sebab, jika benar itu masuk penetapan sita negara, maka penjual dan pembeli aset Alay Pantai Queen Artha bisa dipidana,” tandas Yusdianto.

Apalagi jika memang benar pembelian aset jauh diharga pasaran. Pembeli sudah seharusnya memiliki kehati-hatian menelaah dan meneliti keabsahan kepemilikan barang yang akan dibeli, apakah sedang bermasalah, bersengketa, atau justru barang milik negara.

“Tiap pembeli patut curiga terhadap semua barang atau properti yang ditawarkan bila jauh dibawah harga pasaran. Sebab jika tetap nekat membeli, di pidana umum kasus seperti ini lazim disebut “penadahan”. Namun karena ini aset negara, maka yang berlaku tindak pidana korupsi,” pungkas Yusdianto lagi.

Seperti diketahui penjualan aset terpidana Alay yang telah diletakkan sita eksekusi berupa tanah Pantai Sahara/Queen Artha dapat tanggapan anggota Komisi IV DPRD Lampung, Drs. H. Azwar Yacub. Menurut politisi Partai Golkar ini, lembaga penegak hukum seperti Mabes Polri, Kejagung dan KPK RI harus mengusut.

“Saya ikuti pemberitaan soal aset terpidana Alay. Dan makin hari makin terkuak “bau busuknya”. Untuk itu, saya minta semua lembaga penegak hukum dan lembaga negara yang konsen di masalah keuangan mengaudit dan melakukan langkah hukum penyelidikan dan penyidikan guna membongkarnya sampai tuntas dan menyeret pihak yang melakukan kejahatan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban,” tegas Azwar Yacub.

Menurut Azwar, sangat janggal jika aset Pantai Sahara/Queen Artha yang letaknya strategis dan miliki nilai ekonomis tinggi, hanya laku terjual Rp12,5 miliar. Apalagi diketahui yang disetorkan pihak Alay dari penjualan aset itu ke Kejati Lampung hanya Rp10 miliar.

“Jika harga jual aset Alay Pantai Sahara/Queen Artha seluas lebih 8,8 hektare hanya Rp12,5 miliar, artinya harga tanah berikut bangunan diatasnya hanya Rp140ribuan permeter perseginya. Jika harga jualnya Rp10 miliar, artinya permeter perseginya hanya Rp113 ribuan. Ya jujur saja ini, itu sangat mustahil, sangat tidak masuk akal dan tidak rasional. Sangat melawan akal sehat. Apalagi penjualan aset tidak dilelang, yang semakin membuat saya curiga pada keabsahan kebenaran nilai transaksinya. Karenanya saya minta penegak hukum turun dan audit. Tangkap siapapun pihak yang ikut kongkalingkong yang telah mengakibatkan kerugian negara,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan aset milik Alay Tripanca yang telah diletakkan sita Eksekusi berdasarkan PENETAPAN SITA EKSEKUSI NOMOR: 09/Eks/2009/ PN.TK. 26 Mei 2009, yang kini telah beralih tangan, disamarkan dan diperjualbelikan. Terbaru soal penjualan aset Alay berupa tanah Pantai Sahara/Queen Artha seluas lebih dari 8,8 hektare yang dijual tanpa lelang. Yakni tercantum di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 13 Tanggal 16 Maret 1990 seluas 34.650 M2 dan SHM Nomor: 14 Tanggal 30 April 1990, seluas 53.460 M2 atas nama PUNTJAK INDRA, berikut yang ada di atasnya di Kabupaten Pesawaran.

Dari informasi yang ada, tanah dibeli Donny, Pemilik Jatim Park, pengusaha asal Surabaya. Nilai jual mencapai Rp12 miliar lebih. “Pertanyaannya, benarkah nilai jual hanya Rp12 miliaran, saya yakin di atas itu,” ujar Kuasa Hukum Kantor Law Firm SAC & Partners Advocates and Legal Consultans, Amrullah, S.H. didampingi Irfan Balga, S.H.

Mengapa ? Karena tanah di kawasan itu jelas Amrullah, harganya sudah di kisaran Rp1 juta permeter persegi. Andai mengikuti harga termurah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), minimal Rp300 ribu permeternya.

“Jadi jujur saja saya curiga, ada keganjilan harga di perjanjian jual-beli aset Alay yang potensi merugikan negara dari pemasukan pajak. Jika ikut harga pasaran, aset tanah Pantai Queen Artha bisa mencapai Rp88 miliar lebih. Andai itu dibeli seharga Rp300 ribu permeter persegi saja, maka harga totalnya capai lebih Rp26,4 miliar. Tapi mengapa yang didengungkan harga jual objek sita Alay Rp12 miliaran. Mirisnya lagi dari jumlah itu, hanya Rp10 miliar yang disetor pihak Alay ke Kejati Lampung sebagai dalih cicilan uang pengganti sesuai Putusan MA RI nomor: 510K/PID.SUS/2014, 21 Mei 2014,” tutur Amrullah.

“Coba jika aset itu dijual lewat lelang. Tinggal jaksa kordinasi dengan Pemkab Lampung Timur karena aset itu sudah di penetapan sita pengadilan. Pasti harga lebih tinggi. Tapi memang jika lewat lelang, semua pihak bisa ikut memantau. Harga tak bisa dipermainkan. Lalu semua uang lelang masuk ke kas negara. Tidak seperti ini, yang terkesan tak transparan,”tambahnya.

Diuraikan Amrullah, kedua SHM Pantai Sahara/Queen Artha yang merupakan aset milik Alay yang telah masuk di penetapan sita PN Tanjungkarang, telah diperjualbelikan saudara Puntjak Indra dengan Donny melalui PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli) Notaris dan PPAT ANDRIANTO, S.H.,M.Kn. di Bandarlampung. Dari informasi saudara ALANDES Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesawaran yang meloloskan Balik-Nama adalah Jaksa dari Kejati Lampung, bernama ANDRIE SETIAWAN, S.H. Dimana jaksa itu telah secara langsung ikut serta melakukan pengukuran batas atas kedua SHM dan menggaransi Notaris terus memproses Jual-Beli Obyek Sita Eksekusi dimaksud.

“Kami sesalkan mengapa Jaksa dari Kejati turut andil melakukan konspirasi dengan Staff BPN Pesawaran melakukan percepatan proses Balik-Nama Atas SHM Pantai Pantai Queen Artha berikut semua bangunan diatasnya yang telah diletakkan Sita Eksekusi Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 9/Eks/2009/PN.Tk. Tanggal 26 Mei 2009. Harusnya jika pihak Kejaksaan Agung C.q. Kejati Lampung melakukan penyitaan, maka hal itu bukan dilakukan personal sebagaimana yang dilakukan saudara Andrie Setiawan, S.H., melainkan wajib meletakkan sita terlebih dulu dan bukan justru membiarkan atau membekingi terjadinya jual-beli antara Puntjak Indra dengan Donny. Dan uang kemudian diterima Sugiarto Wiharjo dan lalu diserahkan ke Kejaksaan yang konon kabarnya sebagai uang pengganti,” papar Amrullah.

“Karenanya selain ke aparat penegak hukum seperti Mabes Polri, Kejagung dan KPK RI, kami akan menyurati lembaga terkait, seperti Dirjen Pajak, BPK RI, BPKP, PPATK, OJK dan lainnya, untuk menganalisa dan bila perlu mengaudit dugaan kejanggalan jual beli aset ini yang berpotensi merugikan keuangan negara dari segi pajak yang masuk dan yang harus dibayarkan ke kas negara,” tegas Amrullah.

Sementara itu, Jaksa Andre Setiawan, S.H., M.H., membantah tudingan dirinya terlibat “cawe-cawe” dalam penjualan aset milik Alay berupa tanah Pantai Queen Artha. Menurut Andre yang juga menjabat sebagai Kasi Penkum dan Humas Kejati Lampung tersebut, pihaknya sama sekali tak pernah terlibat penjualan aset seharga Rp12,5 miliar dan yang disetorkan sebesar Rp10 miliar oleh pihak Alay ke Kejati lampung.

“Dalam penjualan Pantai Queen Artha, kami tak terlibat disitu, karena kami tidak pernah menyita atau merampas sehingga kami tak melakukan lelang,” jelas Andri saat menjadi pemateri seminar bertema “Akta Damai dan Sita Eksekusi Aset Sugiharto Wiharjo alias Alay” yang digelar BKBH Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) di Auditorium Prof. Abdulkadir Gd. A LT I, Selasa (15/9).

Disisi lain, mantan Kajari Bandarlampung Yusna Adia, S.H., M.H., mengaku tidak tahu proses jual-beli aset Alay Pantai Queen Artha. “Kita tidak ikutan, yang pasti saat itu pihak Alay menyetorkan UP (uang pengganti) ke kejati Rp10 Miliar,” tulis Yusna dalam pesannya.(red)