Keluar Pansus PT. Sugar Group, DPW Panggil Fraksi Nasdem DPRD Tuba

BANDARLAMPUNG – Keluarnya Fraksi Nasdem DPRD Tulang Bawang (Tuba) dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Persoalan Tanah Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. Sugar Group Companies (SGC), terus mendapat perhatian. Terutama dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung. Karenanya dalam waktu dekat DPW Partai Nasdem Lampung akan memanggil DPD Partai Nasdem Tuba beserta anggota fraksinya yang duduk di DPRD Tuba. Tujuannya untuk memberikan klarifikasi terkait alasan mengapa berani mengambil kebijakan yang cenderung membela kepentingan pengusaha dalam hal ini PT. SGC tersebut daripada membela kepentingan rakyat.

“Segera kita kordinasikan untuk melakukan pemanggilan terhadap mereka,” tutur Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Dr. Yuria Putra Tubarat.

Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Lampung ini, sudah semestinya DPD Nasdem Kabupaten/Kota se Lampung beserta anggota fraksi dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan berbagai hal. Terutama yang menyangkut kredibilitas partai di mata masyarakat.

“Karenanya kami akan melakukan klarifikasi mengapa ini bisa terjadi. Kami ingin tahu apa yang melatarbelakangi mereka berani mengambil kebijakan keluar dari pansus. Sebab bagaimanapun ini menyangkut citra partai,” jelas dia lagi.

Sebelumnya Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung, Mustafa mengaku belum mengetahui soal sikap yang diambil Fraksi Nasdem DPRD Tuba yang memilih keluar Pansus PT. Sugar Group.

“Coba saya tanya ya,” ujar Mustafa yang juga merupakan Calon Gubernur Lampung masa bakti 2019-2024 ini yang terkenal dekat dengan kalangan jurnalis ini.

Pernyataan Mustafa diamini Ketua Bappilu DPW NasDem Lampung Edwin Hanibal. Mantan Ketua KPU Lampung ini mengaku tidak mengetahui terkait manuver yang ditempuh Fraksi Partai Nasdem DPRD Tuba yang memilih keluar dari Pansus PT. Sugar Group daripada membela kepentingan rakyat.

“Kalau laporan baik lisan maupun tertulis baik dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Tuba maupun Fraksi NasDem DPRD Tuba nggak ada. Dan kami Pengurus DPW Partai Nasdem Lampung sangat menyesalkan kalau itu terjadi. Karena kakak Ketua DPW Partai Nasdem (Mustafa, red) selalu meminta agar kawan-kawan fraksi di DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan pengusaha maupun pemerintah,” tegas Edwin.

Seperti diberitakan citra lembaga DPRD Tuba di ujung tanduk. Ini terkait kinerja Pansus DPRD Tuba Persoalan Tanah Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. SGC. Ternyata kinerja pansus terus digembosi. Terbukti kini tidak hanya Fraksi PDI-P dan PAN DPRD Tuba yang keluar dari pansus. Tapi terbaru Fraksi Nasdem menempuh sikap yang sama.

Padahal Fraksi Nasdem DPRD Tuba salahsatu fraksi yang paling gigih memelopori terbentuknya pansus. Bahkan ketua fraksinya, Feri Yansidarona ditunjuk sebagai juru bicara. Sayang seiring waktu, partai ini terkesan menjilat lidahnya sendiri menyatakan keluar pansus.

“Bukan keluar tapi menarik anggota fraksi dari pansus,” terang Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Tuba, Feri Yansidarona saat dikonfirmasi wartawan koran.

Lantas benarkah ada deal tertentu sehingga Fraksi Nasdem DPRD Tuba sangat berani menarik diri dari pansus PT. SGC sehingga terkesan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada membela aspirasi masyarakat ?

Menurut Feri hal ini merupakan pengamatan pihak luar. Sebab diakuinya diA sebagai pelaku tahu percis, bahwa tidak ada konsesi atau lain sebagainya. Yang ada adalah kesamaan pikiran dan pendapat bahwa ini soal waktu saja.

“Kami fraksi Nasdem beranggapan bahwa kalau saat ini agenda itu kencang digulirkan, bisa justru ada pihak luar yang akan mengambil keuntungan,” jelasnya.

Lalu benarkah penarikan pansus merupakan inisiatif fraksi dan DPD Partai Nasdem Tuba atau sudah seizin dan laporan ke DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung ?

Feri pun balik bertanya, “Apa mungkin kami berani jika tidak berkordinasi He…,” tanyanya.
Sebelum Fraksi Nasdem, Fraksi PDI-P dan PAN sudah terlebih dulu terkesan menggembosi kinerja pansus dengan keluar dari pansus. Tak pelak sikap kedua fraksi ini mendapat cibiran berbagai pihak. Seperti dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie. Dia meminta pimpinan PDI-P dan PAN, Winarti dan Hendri instropeksi diri dan meminta maaf pada masyarakat Tuba.

“Sebab bagimanapun sikap keduanya sebagai petinggi PDIP dan PAN seiring keluarnya Fraksi PDI-P dan PAN dari Pansus Sugar Group sangat menyakiti dan mengkhianati masyarakat. Saran saya sebelum kualat, ada baiknya keduanya instropeksi diri, bertaubat dan minta maaf pada masyarakat Tuba,” tutur Alzier.

Menurut Alzier, harusnya Winarti-Hendri sadar mereka dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati karena rakyat telah menggantungkan harapan. Yakni agar keduanya hadir di masyarakat dan membela kepentingan mereka. Rakyat Tuba ingin keduanya tidak meniru pejabat sebelumnya yang cendrungan mendukung kepentingan pengusaha daripada rakyat.

“Tapi nyatanya setelah dipilih sama saja. Saya saja kecewa melihat sikap Winarti-Hendri. Apalagi masyarakat disana. Sikap mereka mencederai dan mengkhianati rakyat yang menaruh harapan tinggi. Sekali lagi saya menghimbau sebelum terlambat dan menimbulkan gejolak, sebagai kakak saya memohon Winarti-Hendri menyadari kesalahan dan meminta maaf pada masyarakat yang telah memilihnya. Untuk apa membela kepentingan pengusaha. Biar langgeng bela dan kedepankanlah kepentingan rakyat,” himbau Alzier.

Sikap Alzier didukung tokoh Megow Pak Tuba, Sudirman Yakub. “Pernyataan Alzier yang meminta pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendri instropeksi diri. Bila perlu meminta maaf pada masyarakat Tuba kami dukung sepenuhnya. Ini sikap dan kearifan seorang tokoh yang bisa menjadi panutan karena berani memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat,” tegas tokoh ada Megow Pak Tuba, Sudirman Yakub.

Menurut Sudirman Yacub, dia sejak awal kecewa dengan keluarnya Fraksi PDIP dan PAN dari anggota pansus. Masyarakat pun lanjutnya kecewa dengan sikap Winarti dan Hendri yang merupakan kedua petinggi PDIP dan PAN Tuba. Pasalnya sikap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dinilai lebih berpihak kepentingan pengusaha ketimbang membela aspirasi masyarakat Tuba.

“Winarti dan Hendri itu harusnya berjuang untuk rakyat. Jangan malah mementingkan kepentingan pengusaha. Sebagai calon pimpinan mereka harusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi ini malah berbeda. Karenanya kami senang ada tokoh sekelas Alzier yang membantu dan menyupport perjuangan kami,” tambah Sudirman Yakub yang juga merupakan tokoh masyarakat Kecamatan Gedongmeneng-Denteteladas Tuba ini lagi.

Sebelumnya diberitakan pengamat politik Dr. Suwondo MA menilai langkah Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN DPRD Tuba tidak etis. “Harusnya sebelum Fraksi PDI-P dan PAN keluar, tugas pansus diselesaikan, apa pun kesimpulannya. Lalu sampaikan di paripurna. Tidak seperti ini, kurang elok dan terkesan lari dari tanggungjawab,” papar Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) ini.

“Bisa dikatakan keduanya tidak menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Tuba,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan Dr. Dedy Hermawan, Dosen Administrasi Negara Fisip Unila. “Mundurnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN bisa dikatakan menandakan Winarti-Hendri yang merupakan ketua partai telah mengkhianati dan mengingkari perjuangan rakyat yang memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” terangnya.

Menurut Dedy, dengan sikap keluar pansus PT. SGC, timbul pertanyaan besar di masyarakat. Jangan-jangan keduanya di pilkada lalu disokong didanai perusahaan. Pertanyaan mulai timbul di masyarakat bawah. Mereka meragukan dan mengkhawatirkan komitment keduanya memimpin Tuba lima tahun kedepan. Patut diduga, mereka lebih mengedepankan kepentingan pihak perusahaan daripada rakyat Tuba.

“Ini ada apa. Belum dilantik sudah pasang badan buat perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Mau dibawa kemana Tuba lima tahun kedepan. Padahal tujuan Pansus PT. SGC membantu masyarakat Tuba memperjuangkan keadilan. Tapi jika begini timbul penyesalan di pendukung mereka yang telah memilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” tuturnya.

Karenanya Dedy menghimbau masyarakat terus kritis mensikapi kebijakan keduanya. “Jika pemimpin saja sudah tidak peka penderitaan rakyat, bahkan berani menghianati perjuangan rakyat memperoleh keadilan, maka hanya satu jalan rakyat harus berani tampil dan kritis. Jangan lagi terlena janji manis kampanye. Tagih seluruh janji kampanye mereka yang katanya berjuang bersama rakyat. Sebab ini belum apa-apa sudah mengingkari perjuangan rakyat dengan lebih membela kepentingan perusahaan PT.SGC,” himbaunya.

Hal sama disampaikan Yusdianto, S,H., M.H. Staf pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Unila ini memprediksi popularitas Winarti-Hendri pasca Fraksi PDI-P dan PAN keluar Pansus melorot tajam. Terutama di masyarakat kecil, seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta rakyat miskin. Imbasnya bisa berakibat menurun perolehan suara pada momen Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pilkada.

Menurut kandidat doktor pada FH Universitas Padjajaran (Unpad) ini, keluarnya Fraksi  PDI-P dan Fraksi PAN berpengaruh citra partai. Terutama PDI-P yang selama ini basis pemilihnya masyarakat kecil. Seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta masyarakat miskin.

“Jadi kedepan saya yakin PDI-P akan ditinggalkan basis pemilihnya. Terutama di Tuba. Kini tercipta stigma partai ini lebih mengedepankan dan membela kepentingan perusahaan (Sugar Group,red), ketimbang membela rakyat pemilihnya,” tutur Yusdianto.

Dengan demikian, PDI-P kini lanjut Yusdianto tidak bisa lagi menjual jargon dan isu sebagai partainya “wong cilik”.

“Bagaimana bisa dikatakan partai wong cilik, jika yang dibela justru penguasa atau pengusaha. Ini yang tidak mereka sadari. Saya yakin, perolehan suara nanti baik dalam Pileg atau terhadap calon yang diusung saat pilkada merosot jauh. Karena telah terjadi krisis kepercayaan di masyarakat,” jelas Yusdianto.

Apalagi yang membuat miris, baik Ketua DPC PDI-P Tuba, Winarti maupun Ketua DPD PAN Tuba, Hendriwansyah, papar Yusdianto merupakan Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih yang belum dilantik.

“Kini timbul pertanyaan, belum dilantik saja sudah jelas arahnya membela perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Sekarang saja sudah timbul penyesalan di masyarakat,” tegas Yusdianto lagi.

Seperti diketahui Fraksi PDI-P dan PAN menyatakan keluar dari keanggotaan Pansus PT. SGC. Mundurnya kedua fraksi menimbulkan tanda-tanya besar di masyarakat. Padahal sebelumnya fraksi ini getol mendorong terbentuknya keberadaan pansus.

Untuk diketahui Pansus ini terbentuk dalam paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Tuba, Sope’i, Senin (31/7) lalu. Waktu itu, seluruh fraksi mengirimkan wakil duduk di Pansus. Kecuali Fraksi Golkar yang memilih absain dan tidak mengirim anggotanya masuk Pansus.

Masalah ini berawal ketika para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas tidak dapat membuat sertifikat tanah. Penyebabnya karena lahan milik mereka dimasukan oleh PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), anak perusahaan SGC dalam peta sebagai wilayah HGU untuk areal perkebunan tebu. Padahal lahan ini sudah sejak lama dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat setempat. Akibat status itu masyarakat di dua kecamatan inipun tidak dapat menerima program dari Pemerintah mulai dari program sertifikat prona dan cetak sawah. (red)