BANDAR LAMPUNG – Walikota Bandar Lampung Herman HN menanggapi santai berita terkait laporan beberapa LSM yang mempolisikannya ke Polda Lampung.

Menurut Rakhmat Husein DC, saat ini Walikota Herman HN bersama Forkopimda tengah fokus bersama-sama mengantisipasi dan menangani wabah virus Corona, khususnya di BandarLampung.

“Tentu saja, hal soal pelaporan LSM tersebut Pak Herman HN sudah mengetahui dan beliau menghargai perbedaan sikap politik siapa pun,” kata Rakhmat Husein dalam pesan whatsappnya, Rabu (8/4).

Menurut dia, Herman HN akan tetap menjadikan urusan menghadapi wabah Corona menjadi urusan nomor satu Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Pak Herman HN sadar benar, sudah semestinya kepentingan rakyat dan keselamatan rakyat adalah politik hukum tertinggi, di atas kepentingan pribadi dan  kekuasaan,” katanya.

Rahmat Husein sendiri mengaku sudah membaca Undang Undang KI Pasal 55 tersebut seperti yang dituding LSM tersebut.

“Saya sungguh tidak paham, dari pernyataan Pak Herman HN dalam wawancara lepas tersebut,  yang mana yang masuk kriteria bahwa pernyataan Pak Herman HN itu telah memenuhi unsur merugikan si pelapor atau merugikan negara?” katanya.

Rakhmat Husein sendiri enggan mengomentari tudingan yang menyebutkan laporan tersebut tendesius dan kental aroma pilkada.

“Saya lebih berani untuk menyatakan, mari semangat, bersatu lawan Corona. Tetap dirumah, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dan gunakan masker,” katanya.

Sebelumnya, LSM yang menyatakan dirinya Barisan Rakyat Peduli Lampung (BPRL) mengadukan Walikota Bandar Lampung Herman HN ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda setempat.

Laporan tersebut termuat dalam surat bernomor:015/BRPL/ALIANSI-LPG/IV/2020 tertanggal 6 April 2020.

Dalam surat pengaduan itu, BPRL menduga Walikota Bandarlampung telah melakukan pembohongan publik. Sebab, Herman HN dengan sengaja membuat keterangan yang menyesatkan.

Terlebih, keterangan yang disampaikan Herman HN berkaitan dengan kepemilikan dua tower crane yang diduga erat hubungannya dengan indikasi pengondisian tender proyek di pemkot. (red)