BANDAR LAMPUNG – Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perangkatnya dinilai loyo atau masih jauh dari harapan. Faktanya, meski� di sana- sini tercium aroma ‘cis’ tapi pengawas seperti tak berdaya mengungkap bobroknya.
Demikian kritik Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Lampung,� Suwardi Buyung saat rapat Pansus money politic di gedung DPRD Lampung, Selasa (10/7/18).
Kata Buyung, hampir di lini kecamatan terdengar beredar amplop memilih Paslon tertentu dalam Pilgub, tapi tak terendus pengawas Pemilu.
�Kedatangan kami dalam rapat ini demi masyarakat Lampung. Sebab money politics telah menciderai demokrasi di Lampung,�� ujarnya.
Menurut dia, banyak terjadi money politics di 15 kabupaten/kota, khususnya di desa-desa.� Pada H-1 pencoblosan atau 26 Juni 2018, banyak warga diberi uang agar memilih salah satu pasangan calon.
�Tapi kemana Panwaslu dan Panwascam. Buat apa ada Panwaslu jika money politics terjadi di depan mata,� ujarnya.
Apdesi berharap Pansus money politic juga tidak kemasukan angin hingga bisa menghasilkan rekomendasi agar dituntaskan siapa dalang utama peredaran uang ini.
�Kalau Pansus yang dibentuk DPRD Lampung tidak ada hasil, maka kami akan bertindak lebih dari ini dengan mengumpulkan massa,” ancamnya.
Sementara Ketua Apdesi Kabupaten Mesuji, Yusuf Arsuli, meminta kejujuran mengenai money politcs.
“Kita harus malu dengan provinsi lain, sebab di mata mereka demokrasi di Lampung sudah terciderai, sudah jelek lantaran money politics,� ujarnya.
Ketua Pansus, Mingrum Gumay berjanji akan bekerja baik dan maksimal. “Insya Allah Pansus akan bekerja sebaiknya,” katanya. (rli)
