LAMPUNG SELATAN — Dalam sidang paripurna �DPRD Lamsel yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat, delapan Fraksi menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017.
Namun anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan Jenghiskhal Haikal SH MH, dalam sambutannya meminta pihak OPD agar lebih ekstra dalam bekerja. Untuk itu politisi partai berlambang merci tersebut memberikan tiga saran atau masukan untuk aparatur sipil negara Pemkab lamsel.
Adapun tiga saran tersebut yakni: pertama,�agar pemerintah daerah mendorong fungsi UPT Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan restribusi, �PBB dan memberikan sanksi kepada yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, �sehingga dapat meningkatkan PAD bagi daerah Lampung Selatan.
Kedua, perlu perbaikan sistem dalam pungutan PBB tentang perhitungan berdasarkan klasifikasi tanah dan wilayah strategis, tanah tempat tinggal, �sawah, kebun perlu dilakukan pendataan yang valid sehingga memenuhi keadilan bagi masyarakat.
Ketiga, fullday school yang saat ini mulai diterapkan agar diimbangi dengan kebutuhan siswa, �seperti MCK dan tempat Ibadah.
“Pembelanjaan tahun anggaran 2017 telah berlangsung, untuk kami (Demokrat,red) memberikan saran, agar semakin tahun jauh lebih baik lagi, untuk Lamsel tercinta,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Fraksi PKS, Puji Sartono, menyampaikan pendapat akhir, laikan pandangan dan ungkapan untuk kebanggaan Pemkab Lamsel yang telah mendapat dua kali WTP sebagi bentuk keberhasilan pengelolaan anggaran keuangan.
” Ini bentuk perstasi yang harus kita banggakan bersama, Semoga WTP dapat dipertahankan dan akan diraih kembali, ” kata Puji Sartono poltikus PKS. (*)
