BANDAR LAMPUNG – Presiden RI, Joko Widodo sudah meminta restu pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan. Namun, pemindahan itu mestinya melihat berbagai asfek.
“Terimakasih saya ucapkan kepada Presiden RI yang telah umumkan Pulau Kalimantan sebagai jadi Ibukota negara (IKN) dalam pidato kenegaraan 16 Agustus,” kata Deputy Networking and Land Survey Tim Relawan DKI Lampung, Ahmad Muslimin.
Menurut dia,� pemindahan ibukota harus terbebas dari aroma kongkalingkong konglomerasi mafia tanah di Kalimantan. Sehingga pemindahan IKN RI benar-benar�� komperhensif, ilmiah, rasional, inklusif dan visible.
“Sehingga IKN Baru RI pembangunannya utuh demi Indonesia semua, bukan untuk kepentingan konglomerasi yang akan mendapatkan keuntungan besar Dari pemindahan IKN Baru RI ke Pulau Kalimantan,” katanya.
Menurut Muslimin, pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik� juga setidaknya akan memindahkan kurang lebih 1,5 jt jiwa ASN bersama keluarganya. Sementara infrastruktur dan suprastruktur di Pulau Kalimantan secara keseluruhan belum siap menerima migrasi domestik maupun dari mancanegara.
“Artinya kajian yang telah dilaksanakan wajiblah pula menjalankan proses uji publik dan uji kelayakan dari setiap disiplin ilmu agar tujuan pembangunan Indonesia centris benar terjadi. Sehingga lokasi pemindahan IKN� Baru RI yang akan ditetapkan tidak salah dalam mendudukan IKN RI,” katanya.
Menurut Muslimin, melihat fakta tersebut, Presiden mestinya kembali berpikir ulang dan melihat lagi provinsi dengan kematangan dan kesiapan daerah.
“Provinsi Lampung patut ditinjau oleh Pak Presiden RI sebagai calon alternatif pemidahan IKN baru RI,” katanya.
Muslimin mengatakan, sebagai rakyat Indonesia, ia menyambut senang apa yang disebut Jokowi di dalam pidato kenegaraannya.
“Karena Pak Presiden memahami konsekuensi demokrasi. Etikanya meminta pendapat semua orang. Saya juga yakin� presiden akan sangat terbuka dalam menerima saran maupun kritikan terkait pemindahan IKN yang menyangkut masa depan nusabangsa Indonesia serta hajat hidup orang banyak. Dan menyangkut konstitusi tertinggi “salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi atau kesejahteraan rakyat akan menjadi hukum tertinggi)”.
“Maka dengan segenap kerendahan hati dan hormat saya kepada presiden dan wakil presiden serta kabinetnya., Ketua MPR – DPD – DPR RI Dan para anggotanya., para tokoh maupun cerdik pandai Indonesia dimanapun berada serta seluruh rakyat Indonesia agar dengan seksama menelaah lokasi pemindahan IKN Baru RI yang telah diumumkan agar menjadi momentum kebahagian di masa-masa akan datang. Dirgahayu republik Indonesia ke 74 tahun. Merdeka….!!!!.” Tulisnya dalam pesan whatsapp. (red)
