Bupati Mesuji Diduga “Tahan” Hak Rekanan Hingga 1,5 Bulan

MESUJI – Perjuangan rekanan di Kabupaten Mesuji mendapatkan hak pembayaran termin pekerjaannya seperti jauh panggang dari api. Hingga hari ini, terhitung 1,5 bulan nota dinas “nyangklak” di Meja Bupati.

Menurut salah satu rekanan, nota dinas ini dijadikan “mainan” oknum berinisial “S” yang mengaku diperintah Bupati meminta setoran 2 – 5 persen agar nota dinas segera turun. Dan Inspektorat saat ini dalam proses meminta hadir rekanan yang siap memberikan keterangan dan bukti-bukti.

Terpisah, Abdul Wahab, perwakilan rekanan yang memperjuangkan “hak”nya dibayar berpesan agar semua pihak sebaiknya berkoordinasi mencari solusi dan mengedepankan jalan musyawarah.

Dia menjelaskan, beberapa hari yang lalu, utusannya berinisiatif dan berhasil menghadap Bupati Mesuji.
“Namun sepertinya Bupati salah persepsi karena menilai kami mengajak perang, dan tidak akan menurunkan nota dinas. Hal ini tentu salah besar. Kami bukan mengajak perang, kami hanya meminta agar “hak” kami dibayar, selesai!. Kami masyarakat biasa, mana mungkin melawan Bupati, ujar pria yang merupakan anggota ormas Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) ini, kemarin (9/8).

Terkait pemberitaan yang menyatakan dirinya bukan anggota BPBN, Wahab menyayangkan tindakan tersebut, dan berpesan agar sebaiknya tidak menggunakan dan menjual nama ormas BPBN untuk kepentingan pribadi.

Dia membenarkan Bambang Tri Sakti adalah Ketua BPBN Lampung. “Jika dia mengatakan saya bukan anggota BPBN, maka saya siap diberhentikan secara tidak hormat. Dan silahkan Bambang mengambil baju seragam BPBN, dan kartu anggota saya yang disahkan dan ditandatangani Ketua Umum BPBN, Haji Dadeng,| tegasnya.

“Jika Bambang tidak mengakui, artinya Bambang Ketua yang tidak mengetahui jumlah anggotanya. Saya anggota BPBN, kita mengatasnamakan BPBN Lampung Tengah, dan Propinsi mengetahui gerakan kita, bahkan hingga ke Cianjur, karena kita selalu memberikan pemberitahuan,” tambahnya.

Wahab berpesan agar Bambang segera melakukan klarifikasi karena telah melakukan penyebaran fitnah dan merusak nama baik, pungkasnya.
Sayangnya, hingga Bupati Mesuji, Khamamik, S.H., tidak menjawab ketika dikonfirmasi media Ini. (Red)