JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) mengungkapkan rencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia di masa depan.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujar Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026) dikutip dari siaran di Kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Badri mengatakan Kemendikti saintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang. Penentuan tersebut juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Saat ini data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Lebih rinci, prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan.
“Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan,” tutur Badri.
Badri berujar Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi. Akan tetapi jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu.
“Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ,” ungkap Badri.
Ia memberi contoh, berdasarkan data yang diperiksa olehnya, tahun 2028 sebenarnya Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank. Apalagi bila terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi di masing-masing daerah.(kompas.com/net)
